Pemuda Berperan Wujudkan Pembangunan Daerah

LUBUKLINGGAU-Organisai kepemudaan mempunyai peran penting terhadap lajunya pekembangan pembangunan. Untuk itu sebagai unsur pemuda harus mempunyai komitmen dan terus bersinergi untuk memberikan dukungan terhadap program -program pemerintah dalam bentuk kontrol sosial.Sehingga program-program yang dicanangkan oleh pemerintah tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Walikota Lubuklinggau SN. Prana Putra Sohe, saat memberikan arahan kepada pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Lubuklinggau -Musi Rawas pada acara pelantikan pengurus baru di aula Hotel Hakmaz Taba Syariah Lubuklinggau, Sabtu (3/4)lalu.

Menurut Prana peran organisasi kepemudaan dalam mendukung terwujudnya program Pemerintah Kota(Pemkot) Lubuklinggau sangat besar. Sebagai sosial kontrol terhadap program yang dicanangkan oleh Pemkot Lubuklinggau, organisasi pemuda turut memberikan kontribusi penting dalam pengerjaan dan pelaksanaan program pemerintahan, sehingga program pembangunan daerah kota Lubuklinggau selalu ada pengawasan.

Lebih lanjut Prana mengatakan bahwa keberadaan organisasi pemuda merupakan dinamika tersendiri di suatu pemerintahan, terlebih lagi organisasi yang memang mempunyai kesungguhan dalam menjadikan organisasinya sebagai sosial kontrol. Maksudnya pemuda harus punya pilar keberanian dalam menjadikan dirinya sebagai pelaku kebenaran dengan dilandasi sikap arif dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada.

Dengan demikian organisasi kepemudaan akan lebih memahami keadaan yang sebenarnya, sehingga dalam menyampaikan sikap sebagai sosial kontrol tadi tidak menyimpang dari permasalahan.

“Sebab organisasi merupakan upaya pembentukan jati diri kearah yang lebih baik, mengingat sekarang ini era sudah berubah yang menuntut organisasi kepemudaan mesti memiliki pengetahuan yang luas, bisa membedakan antara aksi solidaritas dan aksi demo,” jelasnya.

Selain itu sebagai sosial kontrol organisasi pemuda harus mempunyai komitmen dan konsistensi yang jelas terhadap segala aksi dan upaya mendukung ataupun menolak kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah harus tepat sasaran, jangan sampai perannya sebagai sosial kontrol ini akan dianggap sebagi action saja tanpa dengan didasari dengan nilai-nilai strategis dan etika organisai. (CW-01)

Posted in: