Lembaga Adat Tempati ‘Kantor Reyot’

*Ibrahim : Sama Sekali Tidak Ada Sarana Pendukung
MUARA BELITI-Lembaga Adat Kabupaten Mura yang telah terbentuk 30 Maret 2010 lalu dimana kepengurusannya dilantik langsung Bupati Mura, H Ridwan Mukti menunjukkan komitmen tinggi untuk mengabdi melaksanakan tugas sesuai Tupoksinya. Namun semangat tinggi dari para tetua adat yang tergabung dalam kepengurusan Lambaga Adat Musi Rawas itu sedikit mengendur setelah mulai menempati kantor.

Bahkan menurut Ketua Lembaga Adat Kabupaten Musi Rawas, Rasyid Dani melalui Wakil Ketua, Ibrahim SY pihaknya kebingungan untuk memulai tugas. Sebab di Kantor Lembaga Adat yang berada di Kelurahan Pasar Muara Beliti tepatnya di gedung depan KPU Musi Rawas dekat Tugu Pejuang sangat tidak representatif. Bahkan bisa diistilahkan kantor reyot, bukan berarti gedungnya yang sudah rusak namun sarana pendukung gedung yang disebut kantor itu sama sekali belum ada.

“Sama sekali tidak ada sarana pendukung di Kantor Lembaga Adat Kabupaten Mura yang sudah kami tempati. Sementara saat ini kami sedang sangat bersemangat untuk mengemban amanah, tugas yang berkaitan dengan adat di Musi Rawas,” ungkap Ibrahim. Yang paling vital menurutnya sejauh ini di kantor tersebut sama sekali belum ada aliran listrik layaknya sebuah kantor lain. Makanya jelas ini sangat mengganggu semua aktivitas yang akan dilaksanakan Lembaga Adat Kabupaten Mura.

“Yang lebih sederhana lagi jangankan alat kantor untuk mobiler misalnya meja kursi saja belum ada. Termasuk beberapa sarana penunjang lainnya,” imbuhnya. Terkait kondisi tersebut, menurut Ibrahim pihaknya sudah berupaya untuk memecahkannnya melalui koordinasi dengan pihak terkait.

“Jadi pada intinya kami bingung dengan siapa harus mengeluh dan kepada siapa meminta sarana dan prasana pendukung kerja Lembaga Adat Kabupaten Musi Rawas,” tegasnya,
Sebelumnya diungkapkan Ibrahim pihaknya sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mura membahas kondisi tersebut. Namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengungkapkan pihaknya kesulitan pendanaan dan akan mencoba mengupayakannya dalam anggaran APBD Perubahan tahun ini.

“Apa yang disampaikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas memang masuk akal dan dapat kami mengerti. Namun jika memang harus menunggu hingga ABT (APBD Perubahan) 2010 jelas terlalu lama. Jadi jelas tidak akan efektif kalau kami hanya bisa menunggu sementara banyak tugas dan upaya yang bisa dijalankan Lembaga Adat Kabupaten Mura ini,” papar Ibrahim. Makanya yang terpenting saat ini ada solusi bagaimana Lembaga Adat sudah bisa memiliki sarana dan prasarana pendukung untuk memulai kerja.

“Minimal listrik dan alat-alat kantor termasuk meja kursi. Jika ini sudah dipenuhi akan akan bisa lebih efektif bekerja dan tentunya bersemangat,” tegasnya. Untuk itu selanjutnya pihak terkait bisa ikut mendukung upaya memenuhi sarana dan prasarana kantor Lembaga Adat kabupaten Mura yang keberadaannya resmi didukung penuh Pemkab Mura. (ME-02)

Posted in: