Ada Mafia Pertambangan di Balik Sengketa Suban4

*Herman : SUU Lapor ke Mafia Hukum
MUSI RAWAS-Sengketa Suban4 yang berada di Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Mura dipicu upaya Pemkab Muba didukung Pemprov Sumsel untuk mengusai sumur gas tersebut memunculkan polemik baru. Bahkan dibalik sengketa tersebut Koordinator LSM Sumpah Undang Undang (SUU) mencium adanya indikasi mafia pertambangan di balik itu semua,

“Untuk itu secara tegas SUU mendesak Satgas Mafia Hukum segera turun tangan menyelesaikan masalah ini dengan meninjau ulang keberadaan Tim Pusat yang dibentuk Mendagri. Sebab di balik ini bisa saja ada perbuatan-perbuatan mengarah pada Mafia Pertambangan,” ungkap Herman. Bahkan atas dugaan tersebut SUU akan melapor secara resmi ke Satgas Mafia Hukum di Jakarta.

“SUU minggu depan akan ke Jakarta menemui Satgas Mapia Hukum agar mereka mengetahui Sengketa Suban4, karena SUU menduga keras soal Suban4 yakin ada ketidakberesan,” katanya. Selain itu SUU juga mendesak Dirjen Migas mempublikasikan berapa persen dana yang diserap pemerintah pusat maupun perusahaan.

Selain itu SUU juga akan membawa berkas Suban4 yang ada. Tujuannya agar Mendagrio dan kedua pemerintahan baik Mura dan Muba serta Sumsel tidak bisa main-main atas eksploitasi isi perut bumi di Musi Rawas.
”Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan ’kacung investor asing’ maupun pribumi,” pungkasnya.

Sebelumnya diinformasikan, Tim Pemkab Mura kembali mempertegas makin banyak mencium dan menemukan indikasi adanya upaya memenangkan Pemkab Muba dalam finalisasi penetapan batas wilayah Mura dan Muba sejalan dengan upaya daerah tersebut merebut Sumur Gas Suban4 di Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir. Bahkan Tim Pemprov Sumsel sebagai fasilitator yang diketuai mantan Sekda Mura yang kini menjabat Asisten I Pemprov Sumsel, Mukti Sulaiman dituding ikut bermain.

Indikasi tersebut menurut Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Mura yang juga anggota Tim Pemkab Mura, Kgs Effendi Ferry didukung beberapa fakta dan kondisi saat pelaksanaan peninjauan serta pengukutan patok-patik dalam batas wilayah Mura-Muba sejak 19 April lalu. Diantaranya Mukti Sulaiman terkesan membiarkan adanya pelanggaran terhadap keputusannya sendiri dalam rapat menjelang turunnya tim pemerintah pusat ke lapangan.

”Perlu diketahui sebelum tim turun telah dilaksanakan pertemuan awal sebagai persiapan yang dipimpin Asisten I Pemprov Sumsel, Mukti Sulaiman. Saat itu diputuskan yang turun hanya tim teknis masing-masing pihak baik pemkab Mura maupun Pemkab Mura beranggotakan tiga orang dan nama-namanya harus disampaikan agar tidak ada penyusuf. Namun dalam pelaksanaanya ada warga yang notabenenya warga Muba yang tidak terkait dalam tim dan tidak berkentingan ikut rombongan tim. Dan pak Mukti tampaknya tidak melarang, padahal pembatasan hanya tiga orang tim teknis yang berangka ke lapangan adalah keputusannya,” tegas Fery kepada Musirawas beberapa hari lalu. Yang dimaksud Ferry warga yang ikut menyusuf ke tim teknis adalah Fuad, pemilik rumha sekaligus warung yang ditempati tim selama berada di lokasi.

”Tidak tahu siapa yang memerintah pak Fuad, masyarakat Muba yang punya warung sebagai tempat tinggal Tim Teknis ikut meninjau lokasi. Tidak jelas posisinya apa. Sedangkan jika kembali ke aturan Tim Provoinsi harusnya menolak secara tegas keikutsertaan warga biasa karena kesepakatannya hanya tiga orang tim teknis setiap utusan dan Tim Mura sudah sangat jelas mematuhi apa yang sudah ditetapan pak Mukti Sulaiman,” katanya.

Selain itu Ferry juga mengakui banyaknya kelucuan dan kejanggalan dalam tugas pendataan atau pengukuran oleh tim pusat.

”Ada semacam indikasi kelucuan hasil cek yang dimulai sejak 20 April lalu yang sudah ditetapkan bahwa pengukuran akan dilakukan terhadap patok 6, 7, 8 dan 9. Kejanggalannya yakni mengapa tim sangat intensif terhadap patok 7a dan 8a yang merupaan versi Gubernur Sumsel sementara patok lainnya tidak terlalu digubris. Selain itu tim bukan bicara teknis tapi Sosek (Sosial Ekonomi). Yang pastinya menjadi pertanyaan mengapa tim teknis sangat getol dengan batas wilayah atau peta versi gubernur Sumsel dan itupun menggunakan dukungan data sisial ekonomi dengan wawancara warga Mura bukannya secara teknis,” tegas Ferry.

Diakui Ferry, memang Tim Pusat mengaku tidak akan mengindahkan pak Fuad yang ikut dalam tim, tapi keberadaan warga Muba itu sangat mencurigakan dan sepertinya memang sudah dikondisikan.

”Makanya kami meminta Tim Pemrov Sumsel melakukan tugasnya sebagai fasilitator bukan malah mengarahkan Tim Teknis dari pusat untuk mmenangkan Muba,” pungkas Ferry seraya menginformasikan hari ini (23/4) tim akan menggelar rapat membahas versi gubernur yang mengindikasikan separuh wilayah Desa Pauh, Rawas Ilir akan masuk ke Muba. (ME-02)

Posted in: