* Unsur Pimpinan Kolektif
MUSI RAWAS- Pernyataan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Amsulian bahwa bukan hal yang keliru kalau wakil ketua DPRD Mura dilantik duluan, langsung mendapat respon dari kalangan anggota DPRD Musi Rawas (Mura) yakni calon Wakil ketua DPRD defenitip Suhari dan Ketua Fraksi Bhineka Tunggal Ika, Abastari Ibrahim.
Baik Suhari maupun Abastari Ibrahim pada dasarnya tidak mempermasalahkan ketua bersama-sama dengan wakil dilantik atau Wakil ketua yang dilantik duluan. Yang terpenting keduanya menginginkan supaya lembaga DPRD Mura tidak dipolitisasi untuk kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu.
Suhari, kepada Musirawas Ekspres, Rabu (11/11) dihalaman kantor DPRD Mura mengatakan secara pribadi maupun atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak ada masalah kalau wakil ketua duluan dilantik. Karena tugas daripada wakil ketua DPRD Mura dalam kategori pimpinan satu paket. “ Kalau tidak ada ketua wakilpun bisa menjalankan tugas pimpinan,”tegasnya.
Artinya walaupun yang dilantik wakil ketua, wakil ketua akan tetap bisa menjalankan roda pimpinan DPRD Mura. “ Walau tak ada masalah, kami tetap tidak inginkan akhirnya ada gesekan antar fraksi di DPRD, sehingga kami diobok-obok,”tegasnya.
Ia menambahkan mengenai pernyataan dari Amzulian tergantung cara pandang masing-masing. Kalau kembali ke UU No 27 tahun 2009, yang berhak untuk merekomendasikan calon ketua DPRD adalah partai yang memenangkan pemilu, itu yang harus dipahami.
“Sehingga siapapun yang ditunjuk oleh partai itulah kewenangan partai. Masalah senang atau tidak, itu kalau masyarakat mau menuntut. Menuntutnya ke partai bukan ke DPRD, karena tidak nyambung kalau ke DPRD,”terangnya.
Apalagi DPRD sekedar memenuhi tuntutan Undang-Undang dan melegalkan dalam rapat paripurna penetapan maupun pelantikan. Kalau masalah kebijakan ketua defenitip yang merubah di partai bersangkutan.
Kalaupun sudah ditetapkan ada reaksi masyarakat. Yang dipertanyakan masyarakat itu siapa, bisa jadi ini adalah rekayasa oknum yang tidak puas. Sehingga ada semacam pressure (Tekanan) yang pada akhirnya terjadi opini seolah-olah timbul permasalahan dalam masalah ini. Yang jelas kalau kami melihat secara procedural pengajuan sudah sah, dari DPP sudah memberi SK, DPC sekedar mengantarkan saja. " Saya pikir sudah tidak ada masalah di DPRD ini,"tegasnya.
Kalaupun wakil dilantik kata Suhari dikhawatir akan memancing konflik internal DPRD, yang pada akhirnya PDI-Perjuangan menentang. Dari pertentangan itu, timbul prasangka, yang berdampak saling tidak percaya. “Akhirnya menimbulkan kondisi yang tidak kondusif di DPRD, kami tidak ingin permasalahan ini dicampur oleh pihak-pihak luar. Yang akhirnya memecah kesatuan daripada DPRD, makanya kawan-kawan fraksi mengambil sikap. Kalau sudah tidak ada masalah dari sisi hukum ya sudah,”pintanya.
Bila sudah dilantik dilihat kinerja, kalau tidak bagus harus dievaluasi. “Kita kasih kesempatan daripada ada konflik berkepanjangan, hingga mengganggu kinerja DPRD Mura,”tegasnya.
Harus diketahui katanya bahwa Soni Rahmad Widodo sangat didukung seluruh akar rumput. Tetapi Undang-Undang menghendaki lain. “ Aspirasi rakyat sudah disampaikan, tetapi DPP PDI-Perjuangan tidak bergeming,”tegasnya.
Jadi kami tidak mau ada penundaan lagi sebab ada agenda besar, agenda APBD yang harus dibahas secara intensip. Apalagi dewan baru, tentunya akan memperjuangkan aspirasi konstituen. Saat ini limit waktu pembahasan 31 Desember, kalau tidak dibahas maka DAU akan kena pinalti atau dipangkas.
Sekarang ini katanya seolah-olah dikondisikan supaya bola mati di DPRD, padahal bukan kami, itu mekanismenya partai. Kami harus cepat bersikap untuk kepentingan yang lebih besar. Kami sekarang menunggu, DPP PDI-Perjuangan, sampai kapanpun tidak akan bergeming.
Masalah penudaan pelantikan ketua, Abastari menegaskan kalaupun masalah ketua ditunda pelantikannya, sampai kapan kita akan menunda pelantikan ketua defenitip. Karena berbagai upaya sudah dilakukan baik melalui pressure secara lembaga melalui fraksi mendukung Soni Rahmat Widodo, maupun adanya gerakan rakyat. Ternyata mereka maksdunya DPP PDI-Perjuangan tetap tidak bergeming.
Menyingung isi UU No 32 tahun 2004 tentang Pemda, harus ada harmonisasi eksekutif dan legislative dalam menyelenggarakan pemerintahan, ia mengatakan tidak musti diatur. “Itulah kami ini merasa di zolimi, ketua yang diajukan tidak merupakan aspirasi dewan secara keseluruhan, inilah merasa dizolimi. Hak memilih tidak ada. Mustinya idealnya PDI-Perjuangan mengajukan dua calon, menurut kami idealnya mano, tapi UU seperti itu dan DPP tidak bergeming,”paparnya.
Kalau kita menunggu-menunggu terus, kalau menunggu tiga bulan lagi, apa jadinya lembaga ini. Terus terang kami tidak mau lembaga ini diperalat dan dipolitisir oleh kepentingan tertemtu, apalagi untuk kepentingan pilkada. “Kami sudah terbaca ada sinyal seperti itu. Sinyal moment pemilihan ketua DPRD dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan pilkada, kami tidak mau,”tegasnya.
Sementara itu ketua fraksi PDI-Perjuangan, Azandri dimintai komentarnya No coment. “ No coment saya belum bisa berkomentar,”ujarnya.
Sebab masalah wakil ketua duluan dilantik akan membaca undang-undang dahulu. “Kami tidak dipojokan itu dinamika demokrasi. komentar intrik orang masuk, PDI-P gerbangnya demokrasi, orang mau bicara apa silahkan. Kami tetap sesuai dengan aturan dan mekanisme,”jelasnya.
0 komentar:
Posting Komentar