LUBUKLINGGAU-Wakil Walikota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe, menginginkan supaya Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan (DTPPK) Kota Lubuklinggau lebih meningkatkan pungsi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Tujuannya supaya pupuk bersubsidi yang disalurkan benar-benar sampai ke petani yang membutuhkan.
“KP3 ini sudah terbentuk melalui SK Walikota, walaupun demikian kita minta pungsinya dioptimalkan. Karena kota merupakan pusat distribusi seluruh perdagangan kitapun harus lebih optimal jangan sampai pupuk-pupuk tadi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan,”jelas Nanan, Jumat (20/11) lalu, kepada Musirawas Ekspres, diruang kerjanya.
Kedua pupuk harus sampai ke petani yang mebutuhkan, jangan sampai petani mendapat pupuk yang mahal tidak sesuai harapan.
Untuk pupuk bersubsidi ini dalam waktu dekat Pemkot Lubuklinggau akan mengadakan pertemuan untuk pencanangan pupuk bersubsidi.
Diakuinya setiap elemen ada kelemahannya, termasuk penyaluran pupuk bersubsidi. Untuk mengatasi kelemahan itu, sebaiknya kelompok-kelompok tani menjadi fasilitator penyaluran pupuk bersubsidi. Tentunya bukan kelompok-kelompok tani tadi langsung menyalurkan, melainkan kelompok-kelompok tani tadi membentuk koperasi. “ Kalau dibentuk koperasi distribusi pupuk bersubsidi akan lebih mudah,Jelasnya.
Selain itu bagi perbankan yang akan menyalurkan kredit, bila melalui koperasi akan lebih mudah. “ Perbankan sulit untuk memberikan pinjaman kepada perorangan, kalau kelompok berbentuk koperasi akan lebih gampang, sehingga dananya dapat dibelikan pupuk tadi,”pintanya.
Kenapa harus dibentuk kelompok-kelompok tani seperti koperasi, karena saat ini kesusahan memberi bantuan seperti dana bergulir dan KUR. “ Memang bagi masyarakat mudah untuk mengembalikan. Tapi siapa masyarakat nak minjam duit dengan administrasi yang memerlukan waktu. Karena kalau mereka tidak berdagang satu hari mereka tidak makan,”jelasnya.
Makanya petani kebanyakan mencari jalan pintas dengan meminjam kepada rentenir, Rp 1 juta dikembalikan, Rp 1,5 juta. Padahal pemerintah sudah menyiapkan pinjaman, kenapa demikian karena ada komunitas-komunitas yang tidak mau menjadi fasilitator untuk mereka meminjam tadi. “Nah pungsi kita sebagai pemerintah memberikan pengertian retstrukturisasi, kepada mereka, karena kalau sudah terbentuk, ada saja yang bermain. Sekarang kita benar-benar memberikan pembinaan, supaya kelompok-kelompok berkepentingan untuk petani,”terangnya.
Perlu diketahui kata Nanan saat ini harus membedakan dahulu, mana yang benar-benar petani dan mana yang tuan tana. Karena banyak petani yang tidak mempunyai lahan.
Makanya dinas harus membuat program baru, petani sejahtera. Indikasinya memberikan pemahaman, pelatihan dan pembimbingan kepada petani. Membuat kelompok-kelompok tani sehingga petani sehat. Sehat artinya managemennya bagus, kalau petani sudah sehat, dapat penghargaan. (ME-07)
0 komentar:
Posting Komentar