Pejabat Punya Jatah CPNSD?

MUSI RAWAS-Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baik di Kabupaten Mura maupun Kota Lubuklinggau terus menimbulkan kekhawatiran. Sejumlah masyarakat khawatir ada yang tak beres dalam proses rekruitmen calon abdi negara itu. Apalagi ada kasak kusuk ataupun memang dihembuskan oknum tertentu yang menyebutkan beberapa pejabat mempunya jatah satu CPNSD.

"Banyak yang bertanya begitu, apakah benar pejabat punya jatah untuk satu CPNS untuk di Kabupaten Mura? Lalu mereka khawatir kalau sampai ada calo CPNSD. Ya saya sampaikan kalau hal itu tidak benar. Sekarang bukan zaman orde baru, reformasi birokrasi sudah berubah signifikan," ujar Koordinator SUU, Herman Sawiran.

Namun dia meminta, agar eksekutif dalam hal ini panitia penerimaan CPNSD bekerja secara profesional tanpa ada embel-embel titipan. Bupati dan anggota dewan bisa meyakinkan masyarakat, maka panitia juga harus bisa meyakinkan masyarakat serta anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya. Bahwa rekrutmen ini berlangsung secara terbuka, murni melalui tes dan disesuaikan kemampuan pelamar.

"Penerimaan CPNSD ini bersifat murni melalui tes dan sesuai kemampuan yang ada. Jangan sampai kekhawatiran masyarakat, akan adanya calo atau titipan benar-benar terjadi. Sejauh ini saya belum melihat (ada gelagat persoalan percaloan CPNSD), semoga saja memang tidak ada," harapnya.

Namun menurut Herman Sawiran Pemkab Mura harus melakukan pengawasan di Lembaga Pengadaan Tenaga Kerja Unsri (Baliteks). Pasalnya tidak menutup kemungkinan permainanan CPNS akan terjadi di tingkat provinsi.
Sebelumnya Bupati Mura, H Ridwan Mukti terus mengingatkan instruksinya kepada panitia dan jajarannya untuk melaksanakan tes CPNSD murni, tidak ada istilah Pungli, titipan apalagi jatah. Selain itu kepada masyarakat juga diminta untuk ikut mengawasi dan melapor jika memang diketahui ada dugaan pelanggaran. Termasuk himbauan untuk tidak percaya terhadap oknum yang mengaku bisa memperjuangkan kelulusan CPNSD dengan imbalan tertentu. (ME-06)

Posted in: