HMI Demo KPU dan Panwas

Ajakan HMI
1. Memegang teguh azas netralitas dalam menjalankan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Mendesak agar menegur Calon Kepala Daerah yang menggunakan dana APBD untuk mempromosikan diri (kampanye).
3. HMI meminta KPU dan Panwaslu transparan dalam anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar anggran tidak terjadi penyimpangan.
4. HMI mengharapkan agar mempertegas peran dan komitmen KPU serta Panwaslu sebagai lembaga yang independent sehingga menghasilkan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baik dan sukses. (Good Government).

MUSI RAWAS- Sekitar 40 massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lubuklinggau, Rabu (12/5) berunjuk rasa di depan kantor Panwaslu dan KPU Kabupaten Musi Rawas. Massa dengan mengendari sepeda motor mengawali aksinya di depan kantor Panwaslu Kabupaten sekitar pukul 10.30 WIB lalu bergerak menuju ke kantor KPU Kabupaten Mura.
Dalam orasinya massa menuntut pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mura yang sedang dilaksanakan harus sistematis dan transparan tidak memihak kepentingan salah satu pasangan calon. Untuk itu HMI mendesak KPU dan Panwaslu Kabupaten Mura bersikap netral dalam menjalankan tahapan yang ada.

Selain itu dalam orasinya HMI Lubuklinggau-Musi Rawas mengajak KPU dan Panwaslu Kabupaten memegang teguh azas netralitas dalam menjalankan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Lalu mendesak agar menegur Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menggunakan dana APBD untuk mempromosikan diri dalam berkampanye.
“HMI meminta KPU dan Panwaslu transparan dalam anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar anggran tersebut terjadi penyelewengan. HMI mengharapkan agar mempertegas peran dan komitmen KPU serta Panwaslu sebagai lembaga yang independent sehingga menghasilkan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baik dan sukses,”ungkap Ahong Ketua HMI Cabang Lubuklinggau dalam orasinya.

Dalam aksi kemarin HMI juga meminta agar Ketua Panwalu dan anggota KPU Kabupaten Mura menandatangani kontrak agar bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam kontrak kerjanya HMI mengaharapkan Panwaslu dan KPU Kabupaten Mura dapat Bersipat Indevendent, serta harus tegas dalam menyikapi apabila terjadi pelanggaran pada pemilukada di Kabupaten Mura. (lp)

Posted in: