“Kami harap pemerintah dapat membantu masyarakat SP I yang sudah berupaya menggali potensi alam secara manual,” kata Bay, salah seorang penambang minyak mentah di Desa SP I, kemarin (4/1). Bay meneruskan di wilayah desanya tak kurang 10 sumur manual dikelola warga dan setiap hari bisa memproduksi minyak mentah 2000 liter lebih. Minyak itu lalu dibeli perusahaan untuk bahan tambahan pencampur aspal.
“Setiap satu minggu sekali mobil tanki perusahaan datang mengambil minyak kepada pengepul yang mereka jual dengan harga patokan dari pengepul,” jelas Bay.
Senada juga dikatakan oleh Tr (34) warga yang sama. Ia mengakui kegiatan tambang yang dilakukan warga memang tidak mengantongi izin dan pihaknya sudah pernah meminta kades mengajukan kepada bupati Musi Rawas agar mengelola usaha pertambangan ini.
“Apabila dibuka secara umum oleh pemerintah dapat memberikan penerimaan untuk desa maupun Pemkab Musi Rawas,” kata Tr.
Terpisah, Koordinator LSM KPK HAM, Edy Suardi, meminta pertambangan yang dilakukan masyarakat dapat didukung pemerintah, hanya saja harus diawasi karena menyangkut aset negara.
“Pertambangan yang dilakukan masyarakat sebenarnya tidak dapat disalahkan, tapi hendaknya pemerintah berperan aktif agar apa yang dikelola masyarakat dapat menjadi PAD,” sarannya.
Ia mengatakan, tambang yang dikelola secara perseorangan sebenarnya dapat meningkatkan pendapatan penduduk dan juga desa. Namun, saat ini masyarakat hanya mendapat sekedarnya karena mereka tidak tahu cara pengelolaan maupun pemasarannya. Sehingga menyebabkan mereka selalu dirugikan oleh pengepul yang memang mempunyai modal besar.(ME-06)
0 komentar:
Posting Komentar