Hamid: Muratara Hanya Dijadikan Objek Politik

*Mantapkan Boikot Pemilukada
MUSI RAWAS-Keinginan pengurus Gabungan Rakyat dan Pemuda (Garda) Muratara termasuk masyarakat di 7 Kecamatan yang masuk dalam wilayah Musi Rawas Utara (Muratara) melakukan pemboikotan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) sudah sangat final.

Hal ini dilakukan karena pemekaran kabupaten Muratara hanya dijadikan sebagai objek-objek politik oleh politisi-politisi yang menginginkan mendapat dukungan suara. Mirisnya lagi, kendati tetap dijadikan objek tetapi janji untuk pemekaran tidak pernah terjadi sampai saat ini.

Demikian dikatakan ketua Garda Muratara, A Hamid, kepada Musirawas Ekspres, Rabu (6/1) melalui ponselnya.

Dikatakannya selain tidak mau hanya dijadikan objek, pemboikotan pemilukada Mura dilakukan untuk menghindari konflik horizontal yang berkelanjutan. Karena selama ini masyarakat muratara hanya dijadikan objek politik.

“ Kita sangat sedih masyarakat Muratara selalu dijadikan objek politik. Maka dari itu pemboikotan dirasa sangat perlu dilakukan,”tegasnya.

Ditambahkannya selain dijadikan objek politik, saat ini masyarakat Muratara dippecah belah dan dikotak-kotakan supaya mempercayai janji-janji pemekaran. Dari kenyataan itu sudah sangat jelas bahwa pemimpin yang ada saat ini sudah tidak objektif. “ Langkah-langkah mengantisipasi jangan dijadikan objek pemboikotan harus dilakukan,”tegasnya.

Dan pemecahan, pengkotakan dan objek politik dikemas dengan pemunculan isu oleh kelompok-kelompok orang untuk mencapai kepentingan pribadi. Oleh karena itu pemekaran sudah merupakan harga mati dan tidak bisa diganggu gugat. Pengurus Garda Muratara sudah siap dengan segala resiko akibat ajakan dari pemboikotan pemilukada ini.

Terpisah ketua Barisan Muda Muratara, Hasran Akwa, mengatakan bahwa hak memilih dan dipilih adalah hak konstitusi yang diatur dalam UUD 1925 sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu hendaknya kita jangan memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk melanggar hukum. Persoalan Muratara kata Hasran, setiap masyarakat muratara jelas menginginkan itu terwujud. “ Dan kita berharap bukan hanya buaian janji-janji terus bergulir ke public tanpa ada kepastian yang jelas,”tegasnya.

Ditambahkannya sebenarnya banyak hal yang harus diperhatikan untuk kepentingan Muratara yang ada didepan mata, baik dari hak milik muratara maupun kepentingan social dan keamanan serta kenyamanan masyarakat. (ME-07)

Posted in: