Bupati Ingatkan Dewan Agar Prosedural

MUSI RAWAS-Masih belum adanya Ketua DPRD Mura yang definitif terus memunculkan banyak pendapat dan desakan dari berbagai pihak yang intinya meminta anggota dewan bisa menyelesaikannya dengan cepat. Terlebih hal ini akan menimbulkan banyak kerugian termasuk ancaman penalty dengan pengurungan DAU (Dana Alokasi Umum) 25 persen jika APBD 2010 belum selesai hingga akhir bulan ini.

Bahkan Bupati Mura, H Ridwan Mukti akhirnya bersuara dan memberikan masukan atau sebentuk himbauan kepada legislatif. Menurut Bupati DPRD Mura harus bisa menemapatkan diri untuk mengedepankan tugas sesuai skala prioritas. Namun diingatkan Bupati, semuanya harus dilaksanakan secara prosedural.
“Kepada anggota DPRD Mura, apapun hasilnya keputusan DPRD harus kita hormati Yang terpenting proses politik harus berlangsung secara prosedural,” tegas Bupati.

Sebab dikatakan Bupati, keputusan DPRD itu akan jadi produk hukum.
“Makanya tidak boleh cacat hukum. Keputusan DPRD yang cacat hukum bisa digugat dan dibatalkan di peradilan. Nah untuk yang satu ini mohon diingat sebab sangat penting,” ungkap Bupati. Makanya jadwalkan saja seharian penuh mulai Rapim. Banmus. Paripurna, voting, penetapan dan tentunya harus prosedural.

“Waktu kita sudah sangat terbatas sekali, makanya semua harus bisa lebih bijak untuk berfikir dan mengambil langkah,” pungkas Bupati.

Sementara itu Koordinator SUU, Herman Sawiran sangat mendukung saran dan masukan Bupati teresebut. Menurut Herman DPRD harus memikirkan nasib pembangunan atau nasib rakyat, jangan terlalu fokus pada konflik apalagi urusan poitik, pribadi dan golongan.

“Selesaikan kisruh pimpinan dewan karena ini jelas akan merugikan rakyatmu. Karena DAU akan dipotong sampai Rp 80 Milyar jika APBD belum juga disyahkan hingga 24 Desember 2009. Untuk saat ini jangan ribut soal kepentingan pribadi termasuk igin membeli Mobnas, anda adalah wakil rakyat makanya harus pro rakyat,” tegas Herman Sawiran. (ME-02)

Posted in: