MUSI RAWAS-Fakta di lapangan menunjukkan penempatan tenaga pendidik di Kabupaten Musi Rawas (Mura) masih belum merata dan terjadi penumpukan. Akibatnya di beberapa sekolah khususnya di wilayah terpencil, kekosongan guru mata pelajaran masih menjadi polemik dunia pendidikan di Mura. Salah satunya di SDN Desa Pangkalan Tarum hanya memeliki satu guru PNS itupun merangkap kepala sekolah.
Menyikapi permasalahan ini, Komisi I DPRD Musi Rawas akan mengambil langkah untuk mengubah paradigma pilih tempat tugas bagi CPNSD dengan memanggil Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Mura.
“Dalam waktu dekat kita akan panggil Diknas dan BKPP untuk meminta penjelasan alasan adanya penempatan guru yang tidak merata khususnya di daerah yang jauh dari pusat kota,” kata Alamsah A Manan, Ketua Komisi I DPRD Musi Rawas.
Menurut Alamsah pendidikan merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat, akan tetapi dalam kenyataannya program tersebut belum mendapat dukungan yang maksimal. Ini terbukti dengan tidak meratanya penempatan tenaga pendidik.
“Kita dapati kalau di Kecamatan Muara Beliti atau Tugumulyo guru menumpuk bahkan ada yang kelebihan, berbeda dengan daerah yang jauh dari perkotaan dimana jumlah gur yang ada sangat minim,” ujar Alamsah.
Untuk itu ke depan lanjut Alamsah, Komisi I akan meminta penjelasan secara rinci sebagai evaluasi untuk memperbaiki program pendidikan Musi Rawas agar program pendidikan dapat memenuhi target.
“Setiap tahun ada penerimaan PNS, TKST pendidikan tapi penempatan justru tidak merata bahkan hanya menumpuk di daerah tertentu saja sehingga hal ini akan kita pertanyakan kepada istansi terkait,” ujarnya
Kepala Dinas Diknas Kabupaten Mura, Edi Iswanto mengatakan bahwa persoalan belum meratanya penempatan guru di daerah–daerah ini akan menjadi perhatiannya. Dan dalam waktu dekat ini pihaknya akan bekoordinasi dengan instansi terkait memecahkannya.
“Masalah ini akan kita perhatikan dan ke depan kita akan carikan solusinya sehingga tenaga pendidik yang ada tersebar secara merata di wilayah Kabupaten Mura,” tandasnya
Sementara Ketua BPD Desa Pangkalan Tarum Kecamatan BTS Ulu, Mistar Lubis mengatakan SD Negeri di desanya hanya ada satu guru yang berstatus PNS selebihnya tenaga guru honor yang berasal dari masyarakat desa sendiri.
“Di desa kami hanya ada satu guru PNS dan guru yang lainnya berstatus honor dan kondisi ini sudah berlangsung lebih dari lima tahun terakhir ini,” katanya
Dengan kondisi seperti ini pihak pemerintah desa dan BPD sudah beberapa kali mendatangi diknas bahkan melayangkan surat akan tetapi hingga sekarang ini tetap tidak ada penambahan guru di desa tersebut (ME-06)
0 komentar:
Posting Komentar