Tuntutan Ganti Rugi Hambat Pembangunan Jaringan Listrik

MUSI RAWAS-Desakan untuk segera mendapatkan penerangan listrik tampaknya belum didukung dengan rasa pengorbanan dari warga seendiri. Pasalnya, sejumlah masyarakat ternyata bersikap kurang kooperatif ketika sebagian lahan garapannya menjadi lintasan jaringan listrik. Kondisi itu jelas akan menghambat pembangunan jaringan listrik yang dilakukan Pemkab Mura untuk merealisasikan tuntutan sejak dulu.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Zainal Arifin, mengatakan masyarakat pemilik lahan yang berada di jalur pemasangan jaringan listrik masih sering mempersulit petugas dengan menuntut biaya ganti rugi dan tebas bayang.

“Di sisi lain masyarakat terus menuntut untuk percepatan penyaluran jaringan listrik, namun di sisi lain sebagian masyarakat juga sering menghalangi pemasangan jaringan dengan dalih menggunakan lahan atau menebang pohon miliknya,” ujar Zainal beberapa waktu lalu.

Padahal secara hukum, lahan yang berada di sisi jalan selebar 8 meter masih milik negara, untuk itu, tidak seharusnya masyarakat memanfaatkan lahan negara tersebut meminta ganti rugi ketika masa untuk pemanfaatannya tiba.

“Dalam pembangunan jaringan listrik ini, kami juga berharap ada kesadaran dari pihak masyarakat sendiri untuk merelakan lahan atau pohonnya yang terpaksa kami tebas untuk pemasangan jaringan,”jelasnya.

“Selain lahan di sisi jalan tersebut masih menjadi milik negara, kami juga tidak memiliki anggaran untuk pembebasan lahan maupun ganti rugi tebas bayar,” tambah Zainal.

Menyikapi permasalahan itu, Kadistamben berencana akan mengundang seluruh camat untuk membahas persoalan yang terjadi, sehingga dikemudian hari pihaknya mendapat jaminan dalam pemasangan jaringan listrik.

“Kami akan berkordinasi dengan seluruh camat, supaya masyarakatnya bisa memahami prosedur yang berlaku, jika diantara mereka masih belum setuju dengan ketentuan itu, terpaksa kuota jaringan listrik yang masih terbatas ini akan kami alihkan untuk wilayah lain,” pungkasnya. (ME-06)

Posted in: