BKM Terbaik Bakal Terima Dana Rp 2 Milyar

LUBUKLINGGAU-Pemerintah pusat sangat respon dengan pembangunan sector Kelurahan wilayah Perkotaan melalui Badan Keswasdayaan Masyarakat (BKM). Tidak tanggung-tanggung pemerintah menyiapkan dana Rp 2 milyar untuk BKM yang dapat mengelola kegiatan dan bisa menjalankan program sesuai dengan program pemerintah.

Dana yang diberikan tersebut sebagai salah satu penghargaan kepada BKM yang berhasil dalam menjalankan program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Tentunya BKM yang mendapat kucuran dana tersebut adalah BKM terbaik setelah melalui penilaian.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lubuklinggau Hartono Djunaidi melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dedi Yansyah kepada Musirawas Ekspres beberapa waktu lalu.

Dikatakan Dedi , penilaian tersebut dilakukan untuk mendapatkan dana neighborhoood development (pengembangan lingkungan pemukiman) Rp 2 miliar perkelurahan. Dana tersebut dari APBN dan sharing cost. “Yang mendapatkan dana tersebut tentunya BKM yang dinilai berhasil,” ucapnya.

Dedy mengakui, yang melakukan penilaian BKM di setiap Kelurahan dilakukan oleh konsultan yang sudah ditunjuk pemerintah pusat. “Bappeda sebatas memfasilitasi saja. Maka dari itu mulai sekarang kami terus mengumpulkan data-data yang diperlukan. Jika nantinya konsultan memerlukan data, kami berikan,” paparnya.

Dana pengembangan lingkungan pemukiman untuk perencanaan dan pembangunan infrastuktur lingkungan akan tetapi sasaranya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Adapun sasaran penilaian terhadap BKM bukan hanya dinilai keberhasilannya melakukan pembangunan fisik semata. Akan tetapi juga dinilai keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan di kelurahan bersakutan.

Misalnya kelurahan A sebelum ada PNPM-Mandiri jumlah warga miskin ada 20 orang. Ternyata setelah ada PNPM-Mandiri di Kelurahan itu justru warga miskin bertambah menjadi 23 orang. Artinya PNPM-Mandiri dikelurahan tadi tidak berhasil.

“PNPM-Mandiri merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat memupuk gotong-royong. Jadi program neighborhoood development merupakan tahap kemandirian, dimana nantinya BKM dalam menjalankan program tidak lagi didampingi pasilisator kelurahan (Paskel). Yang melakukan pengawasan dan pelaksana adalah masyarakat kelurahan setempat,” jelasnya.

Ditambahkan Dedy, pemerintah pusat menargetkan PNPM-Mandiri selesai pada 2014. “Tapi bagi BKM yang bagus mendapat kesempatan mendapatkan dana neighborhoood development,” ucapnya sembari menyebutkan di pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang sudah menjalankan Neighborhoood Development.

Jadi Neighborhoood Development ini merupakan kelanjutan dari PNPM-Mandiri yang selama ini dibawah koordinasi Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkoresra), untuk program Neighborhoood Development/pengembangan lingkungan pemukiman dikomandoi wakil presiden.

“Sasaran dari program pengembangan lingkungan pemukiman untuk menekan kemiskinan seperti yang tertuang dalam Keppres No 15/2010,” jelasnya. (cw-01)

Posted in: