Tim Pemkab Diundang Bahas Muratara

MUSI RAWAS-Proses pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) pemekaran dari kabupaten Mura memasuki babak baru. Setelah disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan, berkas kelengkapan pemekaran Muratara hari ini dibahas. Dlam pembahasannya Tim Pemkab Mura diundang.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Mura, Kgs Effendi Ferry kepada Musirawas Ekspres pembahasan di Pemprov Sumsel sangat penting dan menjadi tahapan terpenting untuk kemudian disampaikan ke pemerintah pusat untuk proses utamanya dalam pengesahan Kabupaten Muaratara.

”Pemkab Mura mendapatkan undangan dari Pemprov Sumsel untuk membahas beberapa hal khususnya mengenai kelengkapan berkas yang sudah dipenuhi dan disampaikan Pemkab Mura,” kata Ferry.

Atas undangan tersebut Pemkab Mura langsung berangkat ke Palembang dipimpin Asisten I Pemerintahan, Anuwar rasyid bersama Kabag Hukum, Tapem dan beberapa anggota tim terkait lainnya.

”Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sehingga pembahasan bisa selesai sesuai rencana untuk kemudian ditindaklanjut untuk proses di tingkat pusat,” ungkapnya.

Sebelumnya, pihak Presedium Muratara melalui Arjuna Jipri juga mengatakan hal yang serupa mengenai perkembangan dari berkas administrasi pemekaran kabupaten Musi Rawas ini.

”Yang akan dibahas di pemerintahan provinsi selain berkas administrasi, juga permasalahan singkronisasi bantuan pendaaan yang akan didapat untuk operasional pembentukan Muratara ini, karena hal ini sangat diperlukan agar tidak ada kesimpangsiuran tentang pengelolaan dana operasional tersebut," ujarnya.

Muratara dalam berkas administrasinya mengusulkan lebih dari 600.000 hektar untuk masuk kawasan pemerintahan mereka, dan mendapatkan bantuan dana operasional sebesar 5 Miliyar untuk penyelenggaraan pemerintahan selama dua tahun berturut-turut. Selain itu untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, di berkas yang dibawa keprovinsi tersebut menganggarakan dana sebesar 5 Miliar untuk penyelenggaraan pilkada pertama kali didaerah ini. Bahkan mereka juga mengusulkan kebutuhan tenaga adaministrasi dan lainnya sebanyak 3.000 orang PNS.(ME-06)

Posted in: