Sengketa Mura-Muba Dipicu Gubernur

Azis : Gubernur Jangan Membuat Konflik Horizontal
MUSI RAWAS-Anggota DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia), Abdul Aziz menegaskan seharusnya sengketa batas wilayah Kabupaten Mura dan Muba yang memperebutkan Suban4 tidak perlu terjadi jika Gubernur Sumsel, Alex Noerdin bijak. Namun pada kenyataannya malah sengketa ini mencuat dipicu oleh Gubernur.

“Ternyata akar masalah mencuatnya sengketa Suban4 tepatnya di batas wilayah Mura dengn Muba ini dipicu oleh Gubernur. Tepatnya adanya usulan Gubernur Sumsel terhadap batas wilayah Mura-Muba yang baru,” kata Aziz saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Mura bersama tiga anggota DPD RI lainnya. Seharusnya jika memang Gubernur netral dan bersikap bijak dengan mematuhi Permendagri No 63 tahun 2007 yang menetapkan Suban4 milik Kabupaten Mura tidak akan muncul permasalahan atau bahkan ketegangan antara Kabuaten Mura dan Muba.

“Namun ternyata Gubernur mengajukan usulan batas wilayah baru yang otomatis tidak sejalan dengan Permendagri tersebut. Makanya jelas ini menimbulkan permasalahan. Harusnya Gubernur jangan membuat konflik horizontal,” tegasnya. Selanjutnya atas kondisi tersebut pihaknya lanjut Azis akan mendesak Gubernur Sumsel untuk lebih arif dan lebih netral.

“Kepada Mendagri juga DPD akan meminta agar lebih bijak menyikapi dan menyelesaikan sengketa lahan dan perebutan Suban4 ini,” ungkapnya.

Jika ternyata tidak diindahkan bukan tidak mungkin akan ada semacam mosi tidak percaya terhadap Gubernur Sumsel.

“Sebab pada kenyatannya memang tidak perlu ada masalah. Sebab sudah nyata-nyata ada kekuataan hukum yakni Permendagri No 63 2007 yang menetapkan Suban4 milik Kabuaen Mura. Dipertegas lagi dengan pemberian DBH (dana bagi hasil) Migas kepada Kabupaten Mura pada 2007. Makanya semua harus dihentikan,” kata Azis seraya menambahkan pihaknya juga akan meminta penjelasan dari Pemkab Muba terkait sengketa Suban4 tersebut.

Sementara itu Staf Ahli Bupati Mura Bidang Pemerintahan, HA Murtin menambahkan sengketa Suban4 ini mencuat karena didukung ulah beberapa oknum dan pihak dengan membuat semacam skenario yang rapi.

“Yang pasti diawali adanya pencapokan Suban4 oleh Pemkab Mura dan ditambah dengan ketidaknetralan Gubernur Sumsel. Termasuk adanya mal praktek batas wilayah yang dilakukan oknum pejabat di Departemen Dalam Negeri. Makanya kepada DPD RI masyarakat dan pemerintah Kabupaten Mura menggantungkan harapan besar agar bisa membantu menyelesaikannya sehingga tidak terus berlarut-larut,” ungap Murtin. (ME-02)

Posted in: