BKD Godok Mutasi Pejabat

LUBUKLINGGAU- Kapala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau, Surnadi mengakui saat ini pihaknya sudah mulai menggodok data pejabat dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot ) Lubuklinggau yang bakal dimutasi dari jabatanya. Namun demikian bukan berarti dalam waktu dekat ini mutasi dilakukan, kerena hal tersebut masih menunggu Walikota Lubuklkinggau H.Ridun Effendi sepulang dari umroh ditanah suci.

“Tanda-tanda mutasi selalu ada, dan berkenaan dengan mutasi dalam waktu dekat ini memang benar ada, apalagi Pak Wali sebelum berangkat umroh juga telah mengatakan bakal ada mutasi pejabat,” kata Surnadi kepada Musirawas Ekspres, Sabtu (4/7).

Dikatakan Surnadi untuk mutasi pejabat pasti dilakukan sebab hal tersebut merupakan kebutuhan organisai pemerintahan. Meskipun ia masih terkesan menutupi berkenaan dengan sejumlah nama pejabat yang akan mutasi tersebut, setidaknya dia mengatakan data pejabat yang akan di mutasi dari jabatanya sudah mulai digodok.

Sebelumnya, Walikota Lubuklinggau H. Riduan Effendi juga mengatakan sedikitnya enam pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam waktu dekat akan dimutasi dari jabatannya. Mutasi tersebut dilakukan karena yang bersangkutan sudah memasuki masa pensiun dan nilai kerjanya kurang memuaskan.

“Ada 5 sampai 6 orang pejabat yang akan dimutasi, kemungkinan besar sekitar tanggal 6 Juli nanti pelaksanaanya atau tepatnya setelah saya pulang umroh dari tanah suci,” ujar Walikota Lubuklinggau, H. Riduan Effendi waktu itu.

Alasan utama mutasi itu, kata Walikota karena sebagian pejabat ada yang sudah memasuki masa pensiun, dan ada juga karena etos kerja dan loyalitasnya terhadap pimpinan dinilai kurang. “Setiap mutasi yang dilakukan selalu melalui mekanime penilaian tertentu dan dirapatkan terlebih dahulu. Dan hasil Badan pemeriksaan Keuangan (BPK) dan laporan kinerjanya selama menjabat,” katanya.

Menurutnya,  roda pemerintahan yang baik selama lima tahun kedepan harus mendapat sokongan penuh dari seluruh aparatur pemerintahan. “Visi dan misi Walikota dan Wakil walikota harus diimplementasikan dengan baik oleh seluruh unsur pemerintahan dengan baik dilapangan. Sebab, jika kurang maksimal dan terarah, maka pimpinlah yang pertama kali akan ditanya dan disalahkan oleh masyarakat luas,” katanya lagi.
Selain itu, seorang PNS harus memiliki kredibilitas, inovasi, loyalitas dan etos kerja tinggi dalam menerjemahkan setiap perintah dan arahan pimpinan. “Mereka harus dapat bekerja secara berkelompok (team work,red). Jika hanya mengandalkan dana yang ada dari APBD, maka program yang akan dikerjakan tidak akan maksimal,” pungkasnya. (ME-06)

Posted in: