Presedium Ancam Tuntut Pemerintah
KETUA Presidium Muratara Muhammad Ibrahim menegaskan, pihaknya akan menuntut pemerintah jika Muratara tidak dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB). Hal ini ditegaskannya kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani, kemarin.
“Kalau Muratara tidak mekar, kami akan menuntut pemerintah. Karena pemerintah melanggar UUU 31 dan PP 78 yang mereka buat sendiri. Sebab dalam PP 78 tersebut, disebutkan membuka seluas-luasnya usul masyarakat untuk sebuah pemekaran daerah. Dalam pasal 5 UU 32 ayat 1 – 6 itu sama sekali tidak ada yang bunyinya menyulitkan pemekaran. Apalagi persyaratan kita sudah lengkap,” tegasnya.
Ditambahkannya, jika pada masa sidang keempat ini Muratara belum juga dimekarkan jadi daerah otonom baru (DOB), maka ia mengancam akan turun sendiri kelapangan untuk memimpin unjuk rasa.
Namun agenda paripurna membahas pemekaran Muratara di DPR-RI, menurut Ibrahim masa sidang keempat dimulai pada 13 Mei–20 Juli 2013. “Diantara masa itulah Muratara kemungkinannya akan dibahas, bisa pada awal masa sidang, bisa di bulan Juni, atau diakhir Juli. Tergantung agenda yang dibuat oleh DPR pada saat pembukaan masa sidang,” ia menambahkan.
Persoalan ini, dikatakannya juga disampaikan oleh Ahmad Yani, bahwa 13 Mei baru pembukaan masa sidang. “Supaya masyarakat mengerti, bahwa proses sidang di DPR itu ada tahapannya,” ia mengatakan.
Persoalan bentrokan yang menewaskan empat warga, “Kami sudah berbincang Pak Ahmad Yani. Kami minta tolong agar persoalan yang terjadi di Muratara itu dituntaskan secara hukum. Yang salah ditangkap, polisi yang salah ya diproses, dan korban yang meninggal itu, jangan sampai hanya jadi korban sia-sia semata” jelas Ibrahim.
Terakhir, ia menegaskan terkait soal tapal batas yang selama ini menjadi penghambat pemekaran Muratara, menurutnya saat ini hampir semua masalah batas sudah tuntas. “Katanya pemekaran Muratara itu merugikan Kecamatan Muaralakitan, itu bukan urusan kami. Muratara tak merugikan Muaralakitan, dan itu urusan Musi Rawas. Persoalan di Muara Lakitan jangan menghalani pemekaran Muratara,” tegasnya. (dan)
0 komentar:
Posting Komentar