Delapan Pejabat Belum Tandatangan Peta

Pejabat yang Belum Tandatangan
1. Gubernur Sumsel Alex Noerdin
2. Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus
3. Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah
4. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu H Kurnia Utama.
5. Ketua DPRD Musi Rawas Hj Srie Hernailini Nita Utama
6. Ketua DPRD Sarolangun Susi Apriyanti
7. Bupati Lebong H Rosjonsyah
8. Ketua DPRD Lebong Asman Maidolan,

Delapan Pejabat Belum Tandatangan Peta
*BA Rapat Perbatasan Sudah di Komisi II

JAKARTA–Berita Acara (BA) rapat tentang perbatasan Muratara saat ini sudah ada di meja Komisi II DPR RI. Sementara untuk peta batas wilayah sudah disetujui dan tinggal  menunggu sejumlah tanda tangan pejabat masing masing wilayah.

“Soalnya pada rapat kemarin di Kemendagri beberapa pejabat diwakilkan. Sehingga para perwakilan hanya membubuhkan paraf, namun semua daerah sudah menyepakati batas-batas wilayah. Ada delapan pejabat yang belum menandatangani peta batas wilayah,” ujar Ketua Presidium Muratara versi Syarkowi Wijaya ketika dihubungi Musirawas Ekspres, Kamis (16/5).     

Adapun pejabat yang belum menandatangani peta batas wilayah adalah Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Ketua DPRD Musi Rawas Hj Srie Hernailini Nita Utama dimana hanya diparaf oleh Wakil Ketua DPRD Herman Mawiek, Ketua DPRD Sarolangun Provinsi Jambi Susi Apriyanti, Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus, Bupati Lebong Provinsi Bengkulu H Rosjonsyah, Ketua DPRD Lebong Provinsi Bengkulu Asman Maidolan, Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah dan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu H Kurnia Utama.
Dikatakan Syarkowi, usai rapat di Kemendagri berkas peta batas wilayah dibawa menuju daerah masing-masing untuk ditandatangani. Dalam minggu ini peta tersebut sudah ditandatangani masing masing Kepala Daerah dan Ketua DPRD.

“Yang pasti, kita berharap peta tersebut sudah bisa ditandatangani masing masing kepala daerah dan Ketua DPRD sebelum tanggal 27 Mei 2013. Dimana pada tanggal tersebut, Komisi II DPR RI mulai membahas DOB Muratara. Dilanjutkan pada 28 Mei 2013, Rapat Konsinyering finalisasi data. Pada 29 Mei 2013, Rapat pendapat akhir mini fraksi. Dan Paripurna pengesahan DOB Muratara dilakukan pada 30 atau 31 Mei 2013,” papar Syarkowi.

Untuk itu, Syarkowi menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Muratara agar tidak lagi melakukan aksi atau gerakan yang melibatkan massa. Sebab, saat ini semua berkas baik secara administrasi maupun secara teknis sudah lengkap. Jadwal di DPR RI pun sudah ada.

“Jangan lagi ada aksi atau gerakan yang melibatkan massa.  Muratara sudah siap dimekarkan. Jadwal di DPR RI sudah ada. Tinggal sekarang kita menyaksikan jalannya rapat tersebut,” harapnya. (ufa/dan)    

Posted in: Delapan Pejabat Belum Tandatangan Peta