EDISI CETAK

Dapatkan informasi terkini di koran harian Musirawas Ekspres (Mureks), media terbesar dan tersebar di setiap pelosok Musi Rawas. Untuk berlangganan dan Pemasangan Iklan, hubungi (0733) 452552.

BALIHO MURATARA

Baliho selamat datang di Muratara yang terpasang di Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya. Muratara diharapkan terbentuk pada sidang paripurna DPR RI Mei hingga Juni 2013

BELUM MAU TERIMA POLISI

Aksi demo yang diwarnai bentrok masyarakat Muratara dengan pihak kepolisian pada Senin (29/4) malam membuat warga sempat beberapa hari pasca bentrok tidak mau menerima kehadiran polisi

ANCAM TUNTUT PEMERINTAH

Ketua Presidium Muratara Muhammad Ibrahim menegaskan, pihaknya akan menuntut pemerintah jika Muratara tidak dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB). Hal ini ditegaskannya kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani,(10/5).

Musirawas Ekspres Berikan Bantuan Korban Kerusuhan Muratara

Direktur PT Musirawas Media, Solihin didampingi Camat Muara Rupit, Firdaus dan GM Musirawas Ekspres, Panca Riatno serta Pimred Musirawas Ekspres, Endang Kusmadi menyerahkan bantuan ke keluarga Alm Rinto Arianto.


26 Desember 2009

Togel Masih Beredar di Linggau

*Empat Tersangka Diringkus

LUBUKLINGGAU-
Kendati terus ditangkapi, ternyata masih saja ada penjual togel di Kota Lubuklinggau. Buktinya Kamis (24/12) sekitar pukul 12.00 WIB, petugas Polres Lubuklinggau berhasil menangkap empat orang yang diduga pengedar togel.
Keempatnya adalah Udin (60) warga Jalan Karya II Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Musli (50) warga Jalan Maluku Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II serta Hariadi (31) dan Sugeng (33) keduanya warga Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II.

Informasi diterima Musirawas Ekspres, petugas Sat Intelkam sudah lama mendengar adanya beberapa orang yang menjual togel di Lubuklinggau. Mereka pun melakukan penyelidikan, hasilnya mengarah ke tukang becak bernama Udin, yang biasa mangkal di tepi Jalan Yos Sudarso depan Hotel Citra.

Dengan cara dipancing, akhirnya petugas berhasil menangkap Udin bahkan berhasil mendapatkan barang bukti. Ia langsung diintrogasi, ternyata menurut pengakuannya ia menyerahkan hasil setorannya ke tukang ojek bernama Musli.

Musli yang sedang mangkal di depan Hotel Royal, kemudian ditangkap polisi. Kepada petugas ia juga bernyanyi bahwa menyetorkan hasil pejualan ke orang lain, yakni Hariyadi. Tak mau kehilangan kesempatan, petugas langsung menuju rumah Hariyadi.

Tanpa perlawanan, Hariyadi akhirnya berhasil ditangkap di rumahnya. Ternyata berdasarkan hasil introgasi, Hariyadi juga menyetor ke tersangka lainnya yakni Sugeng. Dengan cepat petugas mengerebek Sugeng di kediamannya.

Ternyata menurut Sugeng ia juga menyetor kepada orang lain. Hanya saja ketika diminta menunjukkan alamat bandar tersebut, Sugeng memberikan informasi yang berbelit-belit. Bahkan setelah ke beberapa tempat, barulah Sugeng memberikan informasi sebenarnya. Namun ketika digrebek sang bandar sudah keburu kabur.

Akhirnya keempat tersangka tersebut diamankan di Mapolres Lubuklinggau. Usai diperiksa di Sat Intelkam keempatnya diserahkan ke Sat Reskrim untuk proses lebih lanjut.

Kapolres Lubuklinggau AKBP Mukhlis melalui Kaur Bin Ops Ipda Forliamzons membenarkan ditahannya keempat tersangka. “Mereka diancam dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dan ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara,” jelasnya.(ME-01)

24 Desember 2009

Belasan Gereja Disterilkan

*Jelang Misa Natal
LUBUKLINGGAU-Kendati belum ada ancaman bom ataupun ancaman lainnya terhadap kegiatan Misa Natal di gereja-gereja, namun pihak keamanan tidak mau kecolongan. Seperti dilakukan Polres Lubuklinggau, setiap gereja akan disterilkan sebelum pelaksanaan misa.

Kapolres Lubuklinggau, AKBP Mukhlis kepada Musirawas Ekspres usai upacara gelar pasukan Operasi Lilin di halaman depan Mapolres Lubuklinggau, Rabu (23/12) pagi menjelaskan sterilisasi di gereja-gereja tersebut akan dilakukan anggota Brimob.
“Jadi beberapa jam sebelum misa, akan dilakukan pemeriksaan oleh Brimob di sekeliling gereja,” jelasnya.

Sterilisasi oleh Brimob ini untuk mendeteksi apakah ada bahan peledak (bom) diletakkan di areal gereja, guna diledakkan pada saat misa natal. “Mengenai alat yang digunakan untuk mendeteksi bom, brimob yang menyiapkan, karena memang mereka yang memiliki,” jelas Kapolres.

Terpisah Kabag Ops, Kompol H Ali Qodar menjelaskan, Brimob nantinya dalam pemeriksaan di setiap sudut gereja dan ruangan menggunakan metal detector agar mempermudah mendeteksi keberadaan logam. Pelaksaan sterilisasi menurut Ali Qodar dimulai Kamis (24/12).

“Kami juga menghimbau kepada pengurus gereja agar waspada kepada orang-orang yang tidak dikenal dan mencurigakan sebelum dan pada saat misa. Juga diminta agar teliti dan memeriksa dengan seksama setiap kiriman benda ke gereja,” tambah Kabag Ops.
Kemudian mengenai jumlah personil yang diterjukan untuk melakukan operasi lilin ini, menurut Kabag Ops totalnya sekitar 300 orang, terdiri dari 169 anggota Polres Lubuklinggau dibantu 30 personil Pol PP, Dishub juga 30 personil, dan personil lain dari Kodim, Brimob dan PNS (Dinkes) serta petugas patroli.

“Khusus brimob dan TNI-AD dari Kodim sifatnya on call. Mereka stand by dimarkas komando masing-masing. Akan diminta bantuannya jika diperlukan,” jelasnya.

Pelaksaan operasi lilin di Lubuklinggau tidak menggunakan Poskotis, sebaliknya petugas akan langsung diplotting di masing-masing gereja dan tempat kegiatan lainnya.

“Personil langsung melakukan pengamanan di gereja, tepatnya ada 13 gereja yang melaksanakan misa, serta dua di tempat umum,” terang Ali Qodar.

Salah satu tempat umum yang akan digunakan merayakan natal, yakni GOR Bumi Silampari di Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II. Dipekirakan jumlah jemaat yang datang sekitar 3000 orang karena gabungan Mura dan Lubuklinggau. “Khusus di GOR akan ditempatkan sekitar 100 anggota, yang ditarik dari masing-masing gereka, jika tidak ada kegiatan,” jelasnya
Selain pengamanan natal, khusus tahun baru juga akan dilakukan pengamanan dengan jumlah personil 59 orang khusus untuk pengamanan saja.

*Mura Siapkan 2 Poskotis
Sementara itu Polres Musi Rawas juga melaksanakan gelar pasukan Operasi Lilin 2009 di halaman depan Mapolres Musi Rawas. Khusus untuk melakukan pengamanan selama natal dan tahun baru, Polres Musi Rawas menempatkan dua pos kotis yakni di Desa G1 Mataram Kecamatan Tugumulyo dan di Simpang Semambang Kecamatan Tuah Negeri.
Kapolres Musi Rawas, AKBP Herry Nixon’s menjelaskan di masing-masing pos akan ditempatkan 60 personil, dengan pembagian waktu jaga sesuai shift, setiap shift akan ditempatkan 10 orang personil polres sisanya dibantu dari Dishub, Pol PP dan Dinas Kesehatan.

“Rincinya 10 polisi, sedangkan lainnya masing-masing dua personil,” jelas Kapolres.
Ditempatkannya dua Poskotis tersebut ditambahkan Kapolres disesuaikan dengan keberadaan gereja di daerah tersebut. seperti di G1 Mataram ditepatkan di depan kompleks Xaverius dimana ada gereja di sana. “Khusus di Tugumulyo dan sekitarnya ada sekitar 10 gereja dan kapel,” katanya.

Sementara gereja lain yang tidak tercover oleh Poskotis, seperti di Jayaloka maka pengamanan akan dilakukan petugas dari polsek setempat. Sebaliknya yang lokasinya masih tercover, maka akan diamankan petugas dari pos kotis, namun personil dari polsek ikut melakukan pengamanan di pos. (ME-01)

Kerupuk Inul Mengandung Rodhamin B Ditemukan di 3 Kecamatan

*Sidak Pasar oleh Kepala Disperindagsar
TUGUMULYO-
Ternyata Kerupuk Inul warna Merah Muda yang dinyatakan positif mengandung Rhodamin B yang merupakan bahan pewarna tekstil hasil pengujian BP POM Bengkulu masih diperdagangkan. Tidak tanggung-tanggung produk makanan yang telah resmi dilarang diperjualbelikan karena membahayakan kesehatan itu ditemukan di tiga pasar dalam tiga kecamatan berbeda.

Penemuan Kerupuk Inul mengandung Rhodamin B itu ditemukan langsung Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Mura, EC Priscodesi dalam Sidak (inspeksi mendadak) ke beberapa pasar kecamatan Minggu (20/12) lalu.
“Dari hasil Sidak yang dipimpin langsung Kepala Disperindagsar Minggu (20/12) lalu ternyata masih banyak ditemukan pedagang yang menjual Kerupuk Inul yang sudah dipastikan mengandung Rhodamin B dan dilarang untuk dijual. Kerupuk Inul ini ditemukan di Pasar Rupit, Megang Sakti dan Tugumulyo,” tegas Kasi Perlindungan Konsumen pada Disperindagsar Mura, Armansyah kepada Musirawas Ekspres kemarin (23/12).

Atas temuan tersebut Disperindagsar Mura langsung mengambil langkah untuk menyetop sepenuhnya perdagangan Kerupuk Inul tersebut. Sebab jelas karena positif mengandung bahan kimia berbahaya dalam hal ini Rhodamin B maka makanan tersebut membahayakan kesehatan. Dan seperti pernah diinstruksikan sebelumnya Kerupuk Inul tidak boleh diperjualbelikan.

“Untuk itu Disperindagsar Mura mengeluarkan instruksi dan juga himbauan kepada siapa saja khususnya pedagang untuk tidak menjual Kerupuk Inul khususnya warna merah muda dan juga warna lainnya karena membahayakan kesehatan akibat mengandung Rhodamin B tanpa terkecuali,” tegas Arman. Selain itu kepada masyarakat juga dihimbau untuk tidak membeli dan mengkonsumsi Kerupuk Inul. Sebab dengan tidak membeli Kerupuk Inul ini akan mempersempit peluang penjualan Kerupuk Inul di pasaran.

“Guna memastikan tidak adanya lagi Kerupuk Inul yang dijual di pasaran Tim Disperindagsar juga akan terus melakukan Sidak baik ke pasar kecamatan dan pasar kalangan juga ke pabrik Kerupuk Inul termasuk yang berlokasi di Kota Lubuklinggau. Tentunya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Disperindag Kota Lubuklinggau,” katanya.

Bagi pihak yang masih bandel menjual Kerupuk Inul Disperindagsar tidak akan memberikan toleransi lagi.
“Jika ternyata masih ada yang menjual sementara himbauan sudah kita sampaikan maka jangan salahkan kami. Sebab langkah tegas dan juga sanksi akan kami terapkan,” tegas Arman. Bahkan bukan tidak mungkin bersama YLKI, oknum yang masih memperjualbelikan Kerupuk Inul mengandung Rhodamin B akan dilaporkan melanggar hukum khususnya undang-undang perlindungan konsumsen.

“Untuk itu sakali lagi kami himbau kepasa siapa saja untuk tidak lagi menjual Kerupuk Inul,” pungkasnya. (ME-02)

PMI Butuh Mobil Operasional

MUSI RAWAS-Untuk memudahkan kegiatan operasional, Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Lubuklinggau mengharapkan kepada Pemkab Mura maupun Pemkot Lubuklinggau memberikan bantuan kendaraan operasional. Pelaksana Harian Unit Transfusi Darah PMI Cabang Lubuklinggau, Tusan mengatakan, selama ini pihaknya mengalami kesulitan untuk menunjang kegiatan di lapangan terutama dalam dalam memenuhi stok darah di PMI.

“Selama ini dalam melaksanakan kegitan khususnya donor darah operasional kami kerap menggunakan kendaraan operasional milik Rumah Sakit Dr Sobirin Mura. Yah, namanya juga pinjam terkadang kalau semua mobil sedang dipakai, kami terpaksa harus menunda kegiatan lapangan,” terangnya saat ditemui saat kegiatan donor darah Posko Tagana Pemkab Musi Rawas kemarin (23/12). Dia juga mengaku sudah beberapa kali mengajukan kepada Pemkab Mura maupun Pemkot Lubuklinggau bantuan mobil operasional sejak 2005 lalu dan sampai saat ini belum ada kejelasan apakah disetujui atau tidak.

“Dalam waktu dekat ini kami akan kembali melakukan konsultasi dengan Dinkes Mura dan Lubuklinggau untuk membicarakan kembali masalah ini. Kita tidak meminta untuk dibelikan yang baru, tetapi cukup yang masih layak dipergunakan saja,” harapnya.

Terpisah Wakil Bupati Mura, Hj Ratnawati Ibnu Amin mengungkapkan, untuk mengakomodir permintaan PMI tersebut dia akan segera melakukan inventarisir kendaraan dinas yang ada di lingkungan Pemkab Mura. Jika masih ada kendaraan yang bisa digunakan, maka akan diupayakan agar bisa digunakan PMI.

“Nanti kita cek dulu, masih ada tidak kendaraan dinas yang bisa digunakan untuk operasional PMI tersebut. Jika memang tidak ada, nanti kita upayakan agar dianggarkan untuk pembelian yang baru,” jelasnya.

Sementara itu, pelaksanaan donor darah dalam rangka peingatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Ke-61 diikuti sekitar 100 orang pendonor. Dari kegiatan tersebut, PMI berhasil memperoleh sekitar 80 kantong darah golongan A, selebihnya terdiri dari golongan darah AB, B dan O.

“Stok darah yang kita peroleh ini rencananya akan dipergunakan untuk persiapan menyambut perayaan natal dan tahun baru 2010 mendatang,” jelas Tusan.

Kegiatan donor darah sendiri telah dilaksanakan oleh PMI Lubuklinggau secara berkala setiap 3 bulan sekali. Tusan juga menghimbau kepada para simpatisan donor darah agar sebelum melakukan pendonoran supaya memperhatikan kondisi fisik terlebih dahulu serta tensi darah dan hemoglobin dalam darah.

“Jika pendonor diketahui mengidap penyakit jantung, kubing dan HIV kita tidak bisa menerima darah mereka. Selain itu, tensi darah harus berkisar antara 110-120 maksimal 170 atau dibawah 200,” pungkasnya. (ME-06)

29 Desember, Pembangunan 1000 Rumah PNS

LUBUKLINGGAU- Kabar menggembirakan khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau, pasalnya tidak lama lagi rencana pembangunan 1000 rumah untuk PNS akan segera terealisasi.

Tidak itu saja untuk merealisasikan pembangunan 1000 rumah tersebut, kemarin Walikota Lubuklinggau, Riduan Effendi menghadap Menteri Negara Perumahan Rakyat di Jakarta. Tujuannya meminta kesedian Menteri meletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan 1000 rumah untuk PNS tersebut. Sementara di Pemkor Lubuklinggau, dinas terkait mengadakan rapat persiapan peletakan batu pertama pembangunan 1000 rumah untuk PNS.

Demikian dikatakan Kepala Bagian Humas dan Protokol, Ruslan Earli, kepada Musirawas Ekspres, Rabu (23/12) diruang kerjanya.

Diterangkannya rencana peletakan batu pertama pembangunan 1000 rumah untuk PNS tersebut akan dilaksanakan Selasa (29/12) mendatang. " Rencananya peletakan batu pertama dilakukan Menteri Negara Perumahan Rakyat, Selasa (29/12) mendatang,"ungkapnya.

Namun demikian kepastian apakah pelatakan batu pertama oleh Menteri tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan Pemkot Lubuklinggau, masih menunggu hasil Walikota Lubuklinggau, Riduan Effendi menghadap Menteri. " Apakah peletakan batu pertama sesuai dengan jadwal yang ditentukan masih menunggu hasil pak wali menghadap Menteri,"paparnya.

Masih menurutnya setelah Menteri Negara Perumahan Rakyat datang ke Kota Lubuklinggau, rencananya 15 Januar 2010 giliran Menteri Pemuda dan Olahraga yang datang ke bumi sebiduk semare. Belum diketahui secara pasti kedatangan Menpora ini apakah akan melihat pembangunan sport center atau ada kepentingan lain yang terkait masalah olahraga.

Terpisah Asisten III, Rahman Sani usai memimpin rapat persiapan peletakan batu pertama pembangunan 1000 rumah untuk PNS mengakui menurut rencana yang akan melakukan peletakan batu pertama adalah Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia beserta gubernur Sumsel H.Alex Noerdin.

Lebih lanjut Rahman menegaskan bahwa rapat tersebut untuk memastikan mengenai kehadiran menteri ini. " Namun apabila menteri tidak hadir akan di wakilkan oleh Gubernur, karena gubernur juga akan hadir pada peletakan batu petama nanti,"ujarnya.

Selain itu untuk persiapan peletakan batu pertama dilapangan sudah 100 persen. Kendati sudah 100 persen, Senin (28/12) mendatang akan diadakan persiapan akhir dilokasi.

Perlu diketahui bahwa penangung jawab pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan 1000 rumah untuk PNS nanti adalah Kepala Bappeda Kota Lubuklinggau Nobel Nawawi. "Selasa (29/12) mendatang merupakan peletakan batu pertama perumahan tersebut dan mudah-mudahan menteri perumahan rakyat lansung yang hadir," harapnya.

Sedangkan pihak pengembang Yansen Maruli, ketika dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan bahwa jadwal peletakan batu pertama memang rencananya, 29 Desember 2009. Namun demikian, kalau yang melakukan peletakan batu pertama adalah Menteri Perumahan Rakyat belum diketahui. (CW-01/ME-07)

Warga Kel DR Bakal Dapat Pelayanan KB Gratis

LUBUKLINGGAU-Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Lubuklinggau kembali akan memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan KB gratis. Kali ini yang bakal mendapat pelayanan KB gratis adalah warga Kelurahan Durian Rampak (DR) Kecamatan Lubuklinggau Utara I.

Kegiatan tersebut merupakan permintaan Pemkot Lubuklinggau kepada BKBPP untuk melaksanakan KB gratis di daerah tersebut. Pelaksanaan pelayanan KB gratis tersebut akan dilaksanakan Selasa (29/12) mendatang.

Kegiatan KB gratis itu diusulkan pada rapat pembahasan peletakan batu pertama perumahan PNS Rabu (23/12) yang dipimpin oleh asisten III walikota Lubuklinggau Rahman Sani.

Rahman Sani ketika ditemui Musirawas Ekspres usai rapat kegiatan KB gratis ini dilaksanakan dalam rangkaian peletakan batu pertama pembangunan 1000 rumah untuk PNS, Selasa (29/12) mendatang di Kelurahan DR. " Supaya kegiatan tersebut terwujud, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak BKBPP dan Dinas Kesehatan sebagai pihak pelayanan KB,"jelasnya.

Dia menambahkan selain pelayanan KB gratis, pada puncak peringatan hari gerak PKK, Senin (28/12) mendatang Pemkot Lubuklinggau juga akan memberikan akte kelahiran secara gratis kepada keluarga yang kurang mampu di delapan kecamatan dalam wilayah Kota Lubuklinggau.

Tidak itu saja untuk memberikan penghargaan dan motivasi kepada para penyuluh dan pelayan KB kecamatan, Pemkot Lubuklinggau juga akan memberikan insentif kepada kader posyandu kecamatan yang ada di wilayah Kota Lubuklinggau

Terpisah plt kepala BKBPP Sumardi Arifin melalui Kabid KBPP ,Suprihyatno,
mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan mandat dari Walikota Lubuklinggau, Riduan Effendi melalui asisten Asisten III untuk melaksanakan KB gratis bersamaan dengan peletakan batu pertama pembangunan 1000 rumahan untuk PNS.

Mendapat mandat tersebut ia sangat apresiasif sekali dengan kegiatan ini, karena dengan pelayanan KB gratis secara otomatis akan menambah peserta KB. Apalagi hingga Desember 2009 ini peserta KB sudah over target yakni 100,3% . (CW-01)

6 Besar Calon Panwaslu Uji Publik

MUSI RAWAS-Kemarin (23/12) lima calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Musi Rawas (Mura) menjalani tes tertulis. Usai menjalani tes dari 7 yang mengikuti akan diambil 6 besar, yang selanjutnya akan diadakan uji public. Uji public dilakukan untuk meminta tanggapan dari masyarakat mengenai 6 orang calon anggota KPU, sebelum berkasnya dikirim ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat.

Demikian dikatakan Ketua KPU Mura, Efriansyah melalui devisi logistic sekaligus ketua Pokja penyaringan anggota Panwaslu, Suherdi, kepada Musirawas Ekspres, Rabu (23/12).

Dikatakannya uji public akan dilaksanakan selama tiga hari. Namun untuk waktunya belum ditentukan karena saat ini banyak hari libur.

Tentunya uji public dilaksanakan setelah lima anggota KPU menggelar rapat veripikasi hasil tes tertulis yang diikuti 7 calon anggota Panwaslu.

Bagaimana hasil uji public? Suherdi mengatakan selama uji public apabila masyarakat mau menanggapi masalah calon tadi bisa dikirim ke KPU Mura atau langsung ke Bawaslu pusat. “Kalau ada tanggapan masyarakat yang melalui KPU, maka tanggapan itu akan diteruskan ke Bawaslu pusat. Karena Bawaslu yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan menjadi anggota Panwaslu,”tegasnya.

Artinya apapun tanggapan masyarakat mengenai 6 calon anggota Panwaslu tersebut, lima anggota KPU Mura tidak berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi anggota Panwaslu.

Menyinggung mantan anggota Panwaslu telah dilantik, Suherdi mengatakan pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Panwaslu Mura dasarnya surat edaran bersama KPU dan Bawaslu. Syarat anggota Panwaslu menurut UU No 22 tahun 2007 adalah tiga orang, tetapi mengapa yang dilantik Bawaslu Cuma dua orang. “ Kami mempertanyakan ada apa, kok Cuma dua orang saja yang dilantik,”ujarnya.

Ditambahkannya yang jelas KPU mengadakan seleksi calon anggota Panwaslu tetap mengacu kepada aturan dan undang-undang yang berlaku. Bahkan apa yang dilakukan KPU Mura sudah didukung penuh KPU pusat dan KPU provinsi Sumatera Selatan. Artinya apa yang dilaksanakan KPU Mura merupakan perintah dari KPU pusat dan KPU Provinsi Sumsel. (ME-07)

Kasek SDN 1 SB Kemalingan Rp 20 Juta

TUGUMULYO-Sial dialami Kepala Sekolah (Kasek) SDN 1 Sumber Harta Yeti Florensia (47) warga Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta. Saat sedang makan di sebuah warung sekitar simpang tiga Desa M Sitiharjo Kecamatan Tugumulyo, uang Rp 20 juta miliknya diembat pencuri.

Peristiwa itu terjadi Selasa (22/12) sekitar pukul 15.30 WIB, dengan pelakunya dua orang tidak dikenal. Selain itu barang-barang di dalam tas juga ikut raib, yakni tiga buku tabungan Bank Sumsel atas nama korban, handphone nokia, serta empat buku tabungan atas nama sekolah rincinya buku tabungan DAK 2009, dana BOS, subsidi dan sekolah gratis.

Informasi diterima Musirawas Ekspres, awalnya korban bersama suaminya Purwanto dan anak mereka mengendarai mobil Toyota Kijang dalam perjalanan pulang. Mereka sebelumnya mengambil uang Rp 20 juta di Bank Sumsel, informasinya uang itu untuk dibelikan tanah oleh korban.

Sampai di simpang tiga M Siti Harjo yang bersebelahan dengan Kelurahan O Mangunharjo, Purwanto menghentikan laju mobilnya. Korban bersama suami dan anaknya kemudian turun dari mobil, mereka menuju salah satu warung makanan.

Awalnya saat di warung tas berisi uang diletakkan korban dipangkuannya. Namun saat menunggu makanan dihidangkan, korban meletakkan tas di sampingnya. Ketika itulah seseorang tidak dikenal datang mendekat, dengan cepat langsung mengambil tas kemudian lari.

Purwanto yang duduk berhadapan dengan korban melihat aksi pencurian itu, ia langsung berteriak dan melakukan pengejaran. Sebaliknya tersangka langsung berlari ke jalan, ternyata sudah ada temannya yang mengunggu dengan sepeda motor, mereka pun kabur ke arah B Srikaton.

Kapolres Musi Rawas AKBP Herry Nixon’s melalui Kapolsek Tugumulyo AKP A Darmawan ketika dikonfirmasi Musirawas Ekspres menjelaskan, pihaknya menduga pelaku sudah mengincar korban saat keluar dari bank. “Mereka sengaja mengikuti, ketika ada kesempatan langsung mengambil tas,” jelasnya.

Ditambahkan Kapolsek, pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian tersebut. “Tersangka saat itu kabur ke arah B Srikaton, dan kini identitasnya masih dalam penyelidikan,” katanya sambil menambahkan korban masih kerabat dekat Kabag Ops Polres Lubuklinggau Kompol Ali Qodar.

Kapolsek juga menghimbau kepada masyarakat, agar aktif melapor ke Polsek jika terjadi aksi kejahatan. Pasalnya jika cepat dilaporkan, kemungkinan petugas masih bisa melakukan pengejaran terhadap kedua tersangka.

“Saya himbau kepada warga jika melihat aksi kejahatan agar segera melapor ke telepon 0733 371110 dan 0828 816 019 98,” ujarnya sambil menjelaskan nomor pengaduan ini, sudah disosialiasikan kepada masyarakat sejak lama.(ME-01)

Aksi Kebut-kebutan Liar Sulit Diberantas

LUBUKLINGGAU-Kapolres Lubuklinggau AKBP Mukhlis melalui Kasat Lantas AKP Ferdinand Heriyanto mengungkapkan sulit untuk memberantas aksi kebut-kebutan liar di Lubuklinggau, kendati sudah sering memakan korban. Pasalnya hal ini berkaitan dengan hobi, dan terjadi di semua kota di Indonesia.

“Kalau dihentikan sangat sulit. Hanya saja kalau ditekan kemungkinan bisa, karena aksi tersebut berkaitan dengan hobi yang tidak bisa disalurkan dengan baik,” jelasnya Rabu (23/12) ketika ditanya wartawan terkait sudah beberapa kali aksi kebut-kebutan liar memakan korban.

Oleh karena itu ditambahkan mantan Kasat Lantas Polres OKU Selatan ini, perlunya penyaluran hobi bagi para pelaku. Karena jika dilakukan razia di tempat mereka melakukan aksi kebut-kebutan liar, biasanya setelah usai razia mereka akan datang kembali.

“Akan terjadi kucing-kucingan. Petugas datang mereka bubar, petugas pergi mereka datang lagi. Dibubarkan di satu tempat, ternyata nantinya mencari tempat baru lagi. Makanya memang harus disalurkan, sehingga tidak mengganggu pengendara lainnya,” jelas Kasat.

Berkaitan dengan penyaluran hobi ini, Kasat mengaku sangat mendukung rencana Pemkot Lubuklinggau hendak membuat sirkuit mini di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat. “Kami sangat mendukung rencana pembuatan sirkuti ini, karena hobi mereka bisa tersalurkan dan tidak mengganggu pengendara lainnya,” terangnya.

Perlu diketahui daerah-daerah yang sering digunakan pelaku aksi balap liar, yakni Lapangan Merdeka, Jalan A Yani sekitar rumah dinas Bupati Musi Rawas, Bandara Silampari, dan jalur poros Utara di Kelurahan Eka Marga Kecamatan Lubuklinggau Selatan II. (ME-01)

23 Desember 2009

Bayi Usia 38 Hari Tewas Setelah Diimunisasi


MUARA BELITI-Bayi berusia 38 hari, Ryan Oktariansyah, anak pertama pasangan Hendra Effendi (24), dan Eni Maryani (20) warga Muara Beliti Baru meninggal dunia setelah mendapatkan suntikan imunisasi BCG dan tetesan Polio. Imunisasi itu dilakukan petugas kesehatan yang merupakan kegiatan rutin di kantor desa Senin (21/12). Atas kejadian tersebut pihak keluarga bisa menerima dan sejauh ini tidak berniat memperkarakannya.

"Setelah disuntik imunisasi anaknya nangis terus sampai malam harinya. Atas saran dari bidan desa melalui telepon dianjurkan untuk diberi paracetamol tablet. Namun sampai tengah malam tetap saja nangis dan sekitar pukul 03.00 WIB meninggal dunia," kata Burlian (47) yang merupakan kakek korban.

Burlian yang ditemuai Musirawas Ekspres di rumah duka Gang Air Terjun, RT 02, Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti menceritkan kronologis kejadiannya. Diceritakannya berawal saat almarhum Ryan dibawa sang ibu untuk imunisasi yang diselenggarakan di depan Kantor Desa Muara Beliti Baru, bersama dengan balita lainnya. Saat disuntik BCG menurutnya kondisi bayi itu dalam sehat. Namun beberapa jam setelah disuntik suhu badannya berubah menjadi dingin dan selalu menangis.

Ditambahkan orang tua korban Hendra Effendi, meskipun tidak akan menuntut pihak-pihak terkait, namun mereka butuh kejelasan penyebab kematian anaknya. Ini penting agar pihak keluarga dapat menerimanya dengan lapang dada.

Sementara itu Kepala Puskesmas Muara Beliti, dr A Iqbal El Husni, menjelaskan protap imunisasi. Menurutnya sebelum dilakukan pemberian suntikan kesehatan bayi diperiksa terlebih dahulu. Dan untuk imunisasi yang dilakukan di Desa Muara Beliti Baru pada Senin (21/12) dari enam Balita yang diimunisasi hanya korban saja yang bermasalah.

Setelah mengetahui korban meninggal tambah dia, pihak puskesmas yang dipimpinnya bersama dengan pihak Dinkes Kabuaten Musi Rawas langsung datang ke rumah duka. Selain mengucapkan bela sungkawa dan permintaan maaf, mereka juga melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban. Hasil dari pemeriksaan terhadap tubuh korban terlihat adanya bercak darah di bagian mata dan lendir yang keluar melalui hidung.

Keluarnya bercak darah dimata dan lendir di hidung menurut tim medis puskesmas setempat sebagai akibat menangis yang berlebihan. Hal ini besar kemungkinan akibat pemberian suntikan BCG dan pemberian vaksin polio di bawah bagian kulit mengakibat rasa sakit kepada korban. Namun pada umumnya balita yang disuntik hanya akan mengalami kesakitan sesaat saja dan rasa sakit ini akan hilang dalam beberapa menit selanjutnya.

Vaksin yang diberikan menurut pihaknya sudah diperiksa dan masih layak. Petugas yang melakukan penyuntikan boleh dilakukan oleh petugas kesehatan lainnya selain bidan desa ,misalnya perawat atau tenaga kesehatan lain yang menguasai bidang kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Mura, Harus Sohar melalui Sekretaris Rahman Yuzir saat dikonfirmasi menakui adanya kejadian tersebut. “Dr Iqbal sedang konsultasi dengan dokter spesialis anak. Menurut medis kemungkinan imuniasai yang gagal 0,05 persen,” jelas Rahman. Tetapi yang pasti menurutnya sudah dipelajari secara mendalam protap yang dilakukan oleh petugas kesehatan saat pelaksanaan imunisasi dan itu semua sudah dijalani. “Selanjutnya besok (hari ini, red) akan kami bahas lebih lanjut,” katanya.

Sementara itu Ketua YLKI Mura, Hasran Akwa mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Menurut Hasran kejadian ini harus menjadi pembelajaran penting dan juga hendaknya ditindaklanjuti guna mencegah kejadian yang sama selanjutnya.


”Atas kejadian ini kami meminta Dinkes Mura memberikan sanksi jika memang terbukti ada unsur kelalaian. Selain itu YLKI meminta suaya tenaga kesehatan yang ada di daerah khususnya desa harus benar-benar orang yang professional, bukan hanya sekedar selesai sekolah. Selain itu juga diperjelas dari mana obat-obatan yang digunakan jangan asal murah,” tegasnya. Sebab Hasran mensinyalir ada obat-obatan murah yang dijual dimana menjadi pilihan utama tenaga kesehatan yang membuka praktek.(ME-06/ME-02)

26 CPNSD 2009 Resmi Mengundurkan Diri

*10 Linggau, 16 Musi Rawas
LUBUKLINGGAU-
Mengejukan! Ternyata ada 16 CPNSD (Calon Pegawai Negeri Sipil daerah) yang telah diumumkan lulus dalam seleksi penerimaan jalur umum formasi 2009 mengundurkan diri. Rinciannya 10 CPNSD Pemkot Lubuklinggau dan 16 CPNSD Pemkab Mura. Dengan kejadian ini sedikit membuka peluang bagi peserta tes CPNSD lainnya karena kemungkinan nama-namanya akan digantikan sesuai dengan perangkingan.

Pengunduran diri CPNSD Linggau dan Mura tersebut disebabkan karena yang bersangkutan ternyata juga lulus pada perimaan CPNS daerah lain. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau, Surnadi kepada Musirawas Ekspres Selasa (22/12) di ruang kerjanya, sepuluh CPNSD yang mengundurkan diri tersebut karena diterima di dua tempat tes penerimaan CPNSD. Kesepuluh orang tersebut yakni inisial Jp,Tr,Pp,Vs,Aa,Er,Ds,Mp,By dan Ns. Meraka merupakan lulusan dari kualifikasi guru sebanyak 3 orang, teknis 4 orang dan kesehatan s3 orang.

“Seluruh paserta yng mengundurkan diri tersebut sudah membuat surat pengunduran diri secara resmi,” ungkap Surnadi. Mengenai sanksi atau denda terhadap peserta yang mengundurkan diri, Surnadi mengatakan pihaknya tidak memiliki dasar hukumnya. Lebih lanjut Surnadi mengatakan meskipun terjadi kekosongan formasi yang disebabkan pengunduran peserta ini tidak mutlak harus diganti dengan calon lain dari rangking tertinggi yang tidak lulus. Namun kemungkinannya ada dimana mereka akan meminta petunjuk serta mempeajarinya lebih jauh.

“Kita tidak ada pergantian kemungkinan formasi yang kosong ini akan dimasukkan pada formasi penerimaan pada tahun berikutnya,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Mura, Hj Rita Mardiah mengatakan ada peluang bagi psrserta tes CPNSD Mura brdasarkan perangkingan untuk mengisi kekosongan formasi yang ditinggalkan CPNSD yang mengundurkan diri.

"Pokoknya kita perjuangankan. Mudah-mudahan bisa diganti sebab ini juga penting untuk memenuhi kebutuhan pegawai Pemkab Mura. Makanya akan kita perjuangkan tentu dengan kaidah dasar dan aturan yang berlaku,” kata Rita.

Yang pasti 16 CPNSD Mura formasi 2009 yang menundurkan diri sudah membuat surat pernyataan secara resmi. “Semuanya sudah membuat surat pernyataan mundur dengan alasannya. Untuk alasan semuanya kerena memang sudah lulus menjadi CPNSD pada daerah lain,” paparnya.(Cw-01/ME-02)

Tuntutan Plasma Warga Karang Dapo Diakomodir PT DMIL

*Ali Sadikin : Warga Diminta Tetap Kondusif
MUSI RAWAS-
Sengketa lahan yang terjadi antara warga Desa Karang Dapo I Kecamatan Karang Dapo dengan PT DMIL (Dendy Marker Indah Lestari) mulai menemui titik terang. Tuntutan 400 KK warga dengan luasan lahan 430 SPH (860 hektar) yang digunakan PT DMIL saat pembukaan kebun sawit diakomodir perusahaan perkebunan tersebut. Ini terungkap dari hasil pertemuan antara tim bentukan Pemkab Mura dengan Humas PT DMIL, Saurama dan pengacaranya di Op Room Pemkab Mura dipimpin Asisten I, H Anuwar Rasyid kemarin (22/12).

Menurut Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Mura, Ali Sadikin dalam pertemuan yang juga dihadiri Camat Karang Dapo, Azhar Ibrahim, Kades Karang Dapo I dan tokoh masyarakat, Humas PT DMIL menerima tuntutan warga tersebut.

“Tuntutan sekitr 400 warga tersebut dikomodir PT DMIL. Selanjutnya diteruskan ke manajemen perusahaan di Kuala Lumpur Malaysia dan dalam waktu dekat sudah ada jawaban pastinya,” papar Ali Sadikin.

Ditambahkan tuntutan yang dimaksud yakni mengenai permintaan lahan kebun sawit plasma dari PT DMIL dimana setiap KK mendapatkan sekitar 2 hektar lahan. Ini sejalan dengan apa yang sudah diterima warga lain yang lahannya masuk HGU (hak guna usaha) kawasan kebun sawit persahaan tersebut.

“Langkah penyelesaian ini merupakan tindak lanjut dari hasil peninjauan Tim yang ditetapkan dengan SK Bupati pada 11 November lalu,” katanya. Dimana dari hasil peninjauan tersebut ditetapkan bahwa benar HGU PT DMIL masuk Desa Karang Dapo dan lahan tersebut setelah diukur milik warga. Makanya tuntutan warga tersebut tepat dan harus diakomodir. Dari sana kemudian dilaksanakan rapat kemarin dan hasilnya menunjukkan sudah ada titik temu untuk menyelesaikan sengketa lahan yang sudah terjadi cukup lama.

“Namun memang belum ada keputusan final namun pada intinya PT DMIL mengakomodir tuntutan warga untuk kemudian disampaikan ke pihak manajemen. Pastinya ini sudah menunjukkan satu tahapan positif dari upaya menyelesaikan permasalahan,” ungkap Ali Sadikin. Selanjutnya dalam rapat kemarin Asisten I meminta kepada Kades, Camat dan tokoh masyarakat Karang Dapo untuk sabar menunggu jawaban dari manajemen PT DMIL.

“Sembari menunggu warga diminta tetap kondusif. Maksudnya warga jangan sampai melakukan beberapa tindakan yang bisa membuat wilayah tidak kondusif terkait penyelesaian sengketa lahan ini. Untuk itu peran tokoh masyarakat, Kades dan camat penting untuk menjaga wilayah tetap kondusif sebab pada kenyataannya sudah ada titik terang penyelesaian masalah,” pungkasnya.(ME-02)

Chikungunya Terus Menyerang Warga Linggau

LUBUKLINGGAU-Penyakit Chikungunya (Flu tulang-red) terus saja menyerang warga sebiduk semare. Upaya-upaya fogging (Penyemprotan) yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Lubuklinggau nampaknya belum membuahkan hasil yang maksimal. Atau mungkin fogging yang dilakukan hanya sebutan saja.

Salah satu bukti warga Rt 05 Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II saat ini banyak yang terkena penyakit lumpuh layu ini. Gejala penyakit ini sama seperti gejala-gejala warga yang terserang lainnya. kepala pusing, panas tinggi, setelah itu persendian nyeri dan tidak bisa bergerak.

Effendi yang terkena penyakit chikungunya ini, kepada Musirawas Ekspres, Selasa (22/12) mengungkapkan disana maksudnya di Rt 05 Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II ada sekitar tiga orang yang terserang penyakir chikungunya. “ Termasuk saya juga terkena penyakit lumpuh layu atau flu tulang ini,”tegasnya.

Gejala pertama kali yang ditimbulkan yakni kepala pusing, badan panas, setelah itu persendian ngilu dan nyeri. Seterusnya tidak bisa bergerak. “ Saya paksakan bergerak supaya tidak tergeletak ditempat tidur saja,”ungkapnya.

Diakuinya penyakit chikungunya ini sangat meresahkan karena kalau terserang tidak bisa bergerak. Ditambahkannya untuk mengatasi penyakit ini ia meminum manis madu, setelah itu minum air sirih. “ Sekarang sudah agak mendingan, dan sudah bisa bergerak, tidak tahu yang lainnya,”paparnya.

Ia menambahkan sebagai masyarakat tidak habis piker dengan Dinkes Kota Lubuklinggau, tidak ada langkah-langkah untuk mengantisipasi. “ Disana walaupun ada yang terserang chikungunya belum ada tanda-tanda Dinkes melakukan fogging,”tegasnya.

Indicator itu menimbulkan asumsi bahwa Pemkot Lubuklinggau melalui Dinkes tidak memperhatikan nasib rakyat. Kenyataan itu sangat memungkinkan setelah sekian banyak warga yang terserang penyakit ini belum ada langkah pasti dari Dinkes untuk mengantisipasi.

Bisa jadi kata Effendi, tidak adanya reaksi dari Dinkes melihat masyarakat terkena chikungunya, disebabkan sudah akhir tahun. Karena indikasi banyak kepala SKPD yang mencari kesempatan untuk menikmati keuntungan dari proyek-proyek diwilayah Kota Lubuklinggau. “ Sudah tidak lazim lagi diakhir tahun banyak yang memikirkan untuk menghabiskan akhir tahun, ketimbang memikirkan masyarakat yang sedang menderita,”pungkasnya.(ME-07)

Ridwan:Didaerah Akan Diterapkan Parlemen Treshold 2,5 Persen

MUSI RAWAS-Bupati Musi Rawas (Mura), Ridwan Mukti menegaskan kedepan persyaratan untuk menjadi anggota DPRD Mura akan sangat ketat. Hal ini disebabkan didaerah untuk pemilihan umum (Pemilu) tahun 2014 mendatang didaerah akan diterapkan system threshold 2,5 persen seperti yang diberlakukan di Pemerintah Pusat.

Indikator ini sangat kuat mengingat Undang-Undang Partai Politik (Parpol) akan direvisi. Artinya bila direvisi parlemen tershold berlaku juga ke daerah.

“ Akan direvisinya Undang-Undang tersebut sangat perlu diketahui kader-kader Partai Golkar di daerah supaya cepat tahu. Jangan sampai mengetahuinya setelah akan dilaksanakan pemilu legislative,”ungkap Ridwan, Selasa (22/12) saat pembukaan Musda VIII Partai Golkar Mura di halaman kantor DPD Golkar Mura.

Ditambahkannya dengan adanya revisi undang-undang tersebut kemungkinan pada pemilu legislative tahun 2014 mendatang akan diberlakukan sama didaerah. Dengan pemberlakukan tersebut kedepan tidak ada lagi parpol-parpol yang dibawah parlemen threshold.

Konsekuensinya jelas kader-kader parpol lain atau yang menyeberang mulai mencari-cari partai yang besar untuk mencalonkan diri kembali. Dan Golkar merupakan partai yang besar harus sudah mulai menyikapi masalah tersebut. “ Kader yang militant pasti akan kembali karena wadah di Golkar bisa menjadi pengantar untuk calon,”paparnya.

Dicontohkannya Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang dipimpin Siti Hardianti Rukmana dengan pemberlakuan parlemen threshold ada kemungkinan akan bergabung lagi dengan Partai Golkar. “ Ini tanda-tanda yang perlu dicermati oleh pengurus partai Golkar,”tegasnya.

Dia menambahkan bila parlemen threshold ini belum diberlakukan ketua Golkar Kecamatan sangat strategis menentukan nomor urut kecil, karena masalah nomor urut adalah hak pimpinan kecamatan. “ Kalau tidak begitu maka pimpinan kecamatan tidak akan menandatangani,”ungkapnya.

Tahun 2014 sistem nomor urut kemungkinan akan tetap dilaksanakan. Tetapi fungsi pimpinan Golkar kecamatan akan bergeser tidak lagi menentukan. Tapi yang menentukan adalah Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu).

Dalam kesempatan itu ia menyarankan didalam partai tidak boleh ada satu pikiran, harus ada faksi-faksi (Perbedaan pendapat). Kalau tidak ada faksi-faksi maka ciptakan faksi-faksi. “ Kalau ada perbedaan atau faksi-faksi harus dipelihara,”pintanya.

Walaupun ada faksi-faksi kalau sudah ada keputusan harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar. Karena keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama. Sehingga dengan faksi tadi membawa warna warni di faksi-faksi terlebih lagi partai. Tetapi faksi-faksi tadi harus dimanage, kalau tidak dimanage akan terbawa ke jurang perpecahan diinternal partai.

Seterusnya kedepan carakterdes akan dihidupkan kembali. Pengkaderisasi akan dimulai dari sana supaya kader-kader Golkar akan militant. Ia juga meminta untuk pengurus Golkar yang baru rangkulah seluruh komponen kader-kader Golkar jangan ada yang terpecah belah.(ME-07)

Polisi Tetapkan 2 Tersangka

*Kasus Tawuran di Bandara
LUBUKLINGGAU-
Polres Lubuklinggau Selasa (22/12) menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tawuran di Bandara Silampari Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Kedua tersangka kini sudah ditahan di Mapolres Lubuklinggau.

Kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Zulkifli Effendi (24) dan Amir Syarifudin (31) keduanya warga Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti. Tersangka Zulkifli ditahan karena membawa senjata tajam, sedangkan Amir terlibat langsung pemukulan.

Sementara itu jumlah korban yang melapor ke polisi juga bertambah, jika sebelumnya hanya tiga orang yang melapor, kini menjadi empat orang. Korban terakhir adalah Jeri Eduardo (20) warga Keluarahan Air Kuti, bahkan diinformasikan ia dirawat di rumah sakit. Jeri melapor ke Polsek Lubuklinggau Timur.

Kapolres Lubuklinggau AKBP Mukhlis melalui Kaur Bin Ops Reskim Ipda Forliamzon kepada Musirawas Ekspres membenarkan telah menetapkan dua orang tersangka. Namun khusus tersangka Amir yang melakukan penahanan adalah Polsek Lubuklinggau Timur, dengan korban Agus yang sebelumnya melapor ke Polsek.

“Sementara dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Amir karena dia melakukan pemukulan, sedangkan Zulkifli karena senjata tajam yang dibawanya,” jelas Forliamzons, sambil menjelaskan pelaku pemukulan terhadap Imam begitu juga dengan pengerusakan mobil masih dalam penyelidikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas terhadap tersangka Amir, terungkap ketika ia sedang berada di RS Siti Aisyah melihat kondisi korban Imam, selanjutnya menyusuk ke Bandara. Namun sampai di Bandara sudah terjadi tawuran, ia kemudian mengamankan salah seorang yang diduga pelaku pemukulan terhadap Imam.

Namun sampai di jalan mobilnya di hadang beberapa orang. Kemudian terjadilah penyerangan terhadap mobilnya. Karena kaca belakang mobilnya pecah Amir menjadi kalap, sehingga memukul pelaku pengerusakan tersebut.

Diketahui sebelumnya tawuran tersebut terjadi Senin (21/12) sekitar pukul 17.00 WIB. Bermula Imam Kurniawan (14) warga Linkungan I Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti, saat sedang nonton balap liar diajak kebut-kebutan, namun karena menolak ia dikeroyok hingga kepalanya bocor.

Imbas dari peristiwa itu keluarganya mejadi beringas, sehingga melakukan serangan ke Bandara. Menyebabkan Agus Setiawan (15) warga RT 2 No.39 Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau Timur I dan Febri Wira Nugraha Putra (15) serta Jeri Eduardo, keduanya warga Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I, luka-luka. Selain itu kaca belakang mobil Toyota Kijang Nopol BG 2859 LP juga pecah akibat dilempar menggunakan batu.(ME-01)

22 Desember 2009

Sengketa Suban4 Dibawa ke Komisi DPR RI


*Terancam Diambi Alih Negara

MUSI RAWAS-
Sengketa Sumur Migas Suban4 di Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Mura yang coba diserobot Kabupaten Muba didukung Gubernur Sumsel dengan senjata “win win solution” mendapat respon positif anggota DPR RI Dapil I Sumsel. Bahkan anggota dewan yang berkantor di senayan itu berjanji akan membawa permasalahan tersebut untuk dibahan ke tingkat Komisi di DPR RI.

Agar cepat dibahas, Pemkab Mura diminta secepatnya mengajukan permohonan ke DPR RI sebagai bahan pembahasan di tingkat komisi. Maksudnya melaporkan permasalahan yang terjadi secara mendetil termasuk berberapa dasar pendukung diantaranya Permendagri No 63 Tahun 2007 yang telah menetapkan Suban4 masuk dan milik Kabupaten Mura.

“Mengenai Suban4, Pemkab Mura silakan mengajukan permohonan dan akan kita bawa ke komisi,” kata Anggota DPR RI Dapil I Sumsel, Nazarudin Kemas, Senin (21/12). Ditambahkannya Pemkab Mura harus cepat mengambil langkah dalam upaya penyelesaian sengketa Suban4. Sebab masa perizinan Sumur Migas tersebut segera berakhir. Akibatnya aset yang sangat menjanjikan itu terancam akan diambil alih negara.

“Kami harap Pemkab Mura dapat memperjuangkan keberadaan Suban4 sebagai salah satu aset daerah,” kata Nazarudin. Nazarudin menyarankan jika sengketa Suban4 ini ingin cepat berakhir maka Pemkab Mura terlebih dahulu harus menyelesaikan batas-batas wilayah di kawasan yang disengketakan.

“Awalnya kami belum mengetahui adanya persoalan Suban IV ini, diketahui saat reses ini,” tegas Nazarudin yang benar-benar terkejut mengetahui adanya permasalahan yang bisa memicu permusuhan dua daerah tersebut.

Seperti diinformasikan sebelumnya persoalan klaim sumur gas Suban4 belum juga menunjukkan titik terang. Pasalnya sampai dengan kemarin (20/12) belum ada tanda-tanda upaya penyelesaian dari pemerintah pusat dan juga Gubernur Sumsel.
Bahkan surat klarifikasi yang telah disampaikan Tim Kuasa Hukum Pemkab Mura kepada Mendagri dan Gubernur Sumsel belum digubris.

Klarifikasi sudah disampaikan kepada Mendagri dan Gubernur Sumsel Rabu (9/12) lalu intinya meminta Mendagri menolak surat rekomendasi Gubernur Sumsel. Sedangkan surat yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel menurutnya berisi agar mencabut surat rekomendasi.

Pastinya Surat Rekomendasi Gubernur Sumsel yang harus dicabut yakni dengan No.136/2188/I/2009 tentang batas Kabupaten Mura dengan Kabupaten Muba.
Surat tertanggal 16 Juli 2009 ini diajukan kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum (Dirjen PUM). Dimana surat ini berisi usulan garis batas kedua kabupaten dari titik P,6 ke titik P.6A, P.7A, P.8A, P.9A sampai ke titik P.10 melintasi Sumur Suban4. Sehingga Sumur Suban4 akan menjadi titik koordinat batas.

Dalam surat rekomendasi ini Gubernur memberikan jalan tengah penyelesaian sengketa berupa win win solution. Tapi ini tidak bisa diterima, mengingat Suban4 sudah ditetapkan miliki Mura berdasarkan Permendagri No 63/2007. Surat tersebut menjadi pilihan pertama tim penyelesaian sengketa dimana ini diambil setelah adanya keputusan ketua tim Egy Sudjana dalam petemuan dengan Bupati Mura, H Ridwan Mukti beberapa hari lalu.

Mengenai materi gugatan menurutnya hingga saat ini masih dirancang oleh tim. Bukti dan data sudah dikumpulkan dan kini sedang dievaluasi. Selanjutnya gugatan akan disampaikan setelah surat klarifikasi mendapatkan jawaban baik itu dari Mendagri maupun dari Gubernur Sumsel. Setidaknya terdapat tiga materi gugatan yang kini sedang dirancang oleh tim penyelesaian sengketa.

Yang pertama yaitu pertahankan Suban4 yang memang resmi milik Mura. Kemudian menagih dana bagi hasil (DBH) Suban4 yang diambil Muba sejak 2001 hingga 2007 serta menolak rekomendasi Gubernur soal win win solution. Pemkab Mura juga sebelumnya sudah melapor ke Mendagri dan DPR RI terhadap permasalahan ini. Tepatnya menyampaikan surat Bupati Mura nomor:140/810/I/2009 tanggal 30 Nov 2009 perihal batas kabupaten Mura dan Muba ditujukan kepada Mendagri dengan tembusan Presiden, Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI.

Surat tersebut intinya menolak rekomendasi Gubernur Sumsel dan meminta kepada pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya Permendagri 63 tahun 2007 agar menempuh jalur hukum.

Sebelumnya permasalahan Suban IV yang diklaim pihak Musi Banyu Asin masuk kedalam wilayah tersebut sebenarnya sudah selesai pada tahun 2007, dengan keluarnya Permendagri No.63/2007, tentang penetapan kawasan Suban IV sebagai wilayah Kabupaten Musi Rawas. Namun belakangan kasus itu mencuat kembali dengan adanya rekomendasi dari Gubernur Sumsel H Alex Noerdin yang menawarkan pembagian wilayah yang disengketakan secara "win-win solutions".

Penawaran dari Gubernur Sumsel ditawarkan dalam rapat yang digelar di Ditjend Pemerintahan Umum Depdagri, jalan Kebon Sirih Jakarta pada 26 November 2009 lalu, dalam bentuk berita acara tapal batas baru antara kedua daerah itu dikemas dalam rapat bertajuk fnalisasi. Jika tapal batas ini kembali dipersoalkan artinya kasus ini mengalami kemunduran dan tersirat akan adanya pembentukkan Permendagri baru menggantikan yang lama.

Karena tidak sepakat akhirnya Ridwan Mukti dan ketua komisi I DPRD Musi Rawas, Alamsah serta tim penyelesaian sengketa Suban IV dari daerah ini memilih untuk meninggalkan ruangan rapat karena mencium indikasi ketidaknetralan gubernur Sumsel. Selanjutnya memilih penyelesaian kasus tersebut diselesaikan melalui jalur hukum.(ME-06)

FSAM Tolak Angdes Masuk Kota

LUBUKLINGGAU-Sekitar 20 sopir Angkot Megang yang tergabung dalam Forum Sopir Angkot Megang (FSAM), Senin (21/12) sekitar pukul 09.30 WIB menggelar aksi di Pemkab Musi Rawas. Mereka mendesak terminal Tipe A Simpang Periuk diaktifkan, sehingga Angdes tidak lagi masuk ke dalam kota.

Awalnya massa dengan koordinator Lisanudin dan Koordinator Lapangan (Korlap) Fahrul Rozi, menggunakan Angkot warna biru melakukan orasi dan menggelar spanduk di halaman samping DPRD Lubuklinggau. Beberapa spanduk yang mereka bawa, diantaranya bertuliskan “Tidak serahkan terminal berarti serakah,” “7 tahun Pemkab gagal tertibkan terminal Tipe A, serahkan segera”.

Sementara itu dalam orasinya Lisanudin menjelaskan karena Angdes masuk kota, maka pendapatan Angkot berkurang bahkan setiap hari pengurangnnya bisa mencapai Rp 15 ribu per Angkot. Karena itu ia meminta agar Pemkab Musi Rawas kembali mengaktifkan kembali terminal Tipe A. Serta menyerahkan terminal tersebut ke Pemkot Lubuklinggau.

“Sepengetahuan kami, dahulu sempat ada kerja sama antara Pemkab dengan Pemkot, sehingga semua kendaraan tertib Angdes tidak masuk ke kota. Namun hanya berjalan selama satu minggu, selanjutnya bubar lagi,” jelasnya.

Ditambahkannya, sebenarnya bukan saja di Terminal Tipe A, tapi di Petanang juga banyak Angdes yang tidak mau mangkal di sana. Bahkan beberapa Angdes nekat memutar melintasi Sumber Harta agar tidak tertahan di terminal tersebut.

Setelah cukup lama melakukan orasi, perwakilan sopir angkot diterima Sekda Musi Rawas, H Senen Singadilaga di ruangan kerjanya. Kepada para sopir, sekda didampingi Kadishub Musi Rawas, HM Mansyur Daniel, Kabag Ekonomi Kgs Effendi Ferry, menjelaskan pelimpahan asset tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena harus ada proses dari pusat.

Sementara itu mengenai penertiban Angdes, diungkapkan Mansyur Daniel, sama halnya dengan kerjasama Bandara Silampari. “Bahkan nantinya kerja sama ini bukan hanya antar Dinas, melakukan antara Pemrintahan,” jelasnya. Dikatakan Mansyur dalam waktu dekat draf-nya akan diajukan ke Bupati Musi Rawas, juga akan dibicarakan ke Pemkot Lubuklinggau.

“Target kami akhir Januari kerja sama ini sudah bisa terjalin,” terangnya.

Mendengarkan jabawan ini, para sopir Angkot pun lega. Namun mereka meminta janji dari Pemkab Musi Rawas, bahwa akhir Januari kerja sama sudah terjalin begitu juga perjanjian, agar benar ditepati. “Sudah disaksikan semua, kami akan menagih janji Januari nanti,” jelasnya.

Terpisah Kepala Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau Hermansyah mengungkapkan pihaknya menyambut baik rencana Pemkab Musi Rawas tersebut.
“Kami tunggu koordinasinya, tentunya rencana ini kami sambut dengan baik,” jelasnya.(ME-01)

Ridwan Mukti : Pencabutan Perda Retribusi Merugikan Daerah


MUSI RAWAS-Bupati Musi Rawas, H Ridwan Mukti menegaskan pencabutan peraturan daerah (Perda) tentang pemungutan retribusi perkebunan oleh Mendagri telah merugikan daerah khususnya di Kabupaten Mura.

“Ke depan diharapkan anggota DPR RI Dapil Sumsel dapat memperjuangkan aspirasi pemerintah daerah ini di tingkat pusat,” kata Ridwan Mukti saat menerima reses empat anggota DPR RI Dapil Sumsel I dipimpin Nazarudin Kiemas bersama Mustopa Kamal, Surya Chandra dan Sofwatillah di Op Room Pemkab Mura kemarin (21/12). Menurut Ridwan Mukti sejak dicabutnya Perda retribusi perkebunan, pertambangan dan hutan di Kabupaten Mura meski mengeluarkan dana hingga ratusan milyar rupiah untuk melakukan perbaikan infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan yang digunakan perusahaan tiga komoditi andalan Kabupaten Mura tersebut.

“Pemkab Mura harus mengeluarkan anggaran sedikitnya Rp 100 milyar setiap tahun untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur yang telah dibangun sebagai akses transfortasi masyarakat. Sementara kerusakan disebabkan mobilitas perusahaan dengan truk bermuatan melebihi dari 5 ton,” kata Ridwan Mukti.

Sedangkan pihak perusahaan sama sekali tidak memberikan retribusi kepada pemerintah daerah karena langsung membayar retribusi dan pajak kepada pemerintah pusat. Padahal kebun sawit dan tambang berada di Kabupaten Mura.

Untuk diketahui lanjut Ridwan Mukti, Pemkab Mura hanya mendapatkan Rp 5 milyar setiap tahun dari penghasilan pajak perkebunan sawit, untuk NPWP, PPN semua diambil pemerintah pusat sedangkan Migas hanya 6 persen dari dana bagi hasil.
“Padahal setiap tahun Pemkab Mura harus mengeluarkan anggaran Rp 100 milyar dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan jalan. Sedangkan pihak perusahaan hanya mampu membangun jalan tanah. Melalui anggota DPR RI ini pemerintah daerah meminta keadilan dari pemerintah pusat, karena dana bagi hasil yang diberikan pemerintah akan dialokasikan untuk meneruskan apa yang telah dilakukan pemerintah pusat,” tegasnya.
Ditambahkannya akses jalan merupakan sarana penting untuk Kabupaten Mura karena 95 persen warganya merupakan warga pedesaan yang bergantung pada hasil sektor pertanian dan perkebunan termasuk kebutuhan warga akan listrik.(ME-06)

Awal Januari, Rotasi Pejabat Esselon II, III dan IV


LUBUKLINGGAU-Puluhan jabatan Kepala Dinas (Kadis), Kepala Badan (Kaban) dan Kepala Kantor (Kakan) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau tinggal menunggu hitungan bulan untuk dilakukan rotasi jabatan. Jika tidak ada halangan sekitar awal Januari 2010 paling lambat, Walikota Lubuklinggau, Riduan Effendi akan mengganti sejumlah pejabat yang dianggap gagal dalam bekerja.

“Insya Allah paling lambat awal Januari 2010 bakal terjadi pergantian kepemimpinan mulai dari eselon II, III dan IV. Saya belum bisa memberikan bocorannya. Tunggu saja waktunya,” ujar Walikota Lubuklinggau, H. Riduan Effendi kepada Musirawas Ekspres, usai mengikuti pembukaan Musda DPD Partai Golkar Kota Lubuklinggau di Hotel Abadi, Senin (21/12).

Menurutnya, mengamanahkan jabatan kepada orang harus memenuhi beberapa kriteria yang menjadi acuan dalam pemerintahan. Paling tidak orang tersebut ditempatkan sesuai dengan bidang yang ditekuninya. “The right man, the right place. Dan kita sedang membentuk tim untuk memantau serta mengevaluasi kinerja pimpinan di dinas dan kantornya masing-masing. Jangan sampai kebijakan yang keluar hanya bersifat pragmatis dan akhirnya merugikan masyarakat,” katanya.

Hingga kini, setidaknya ada 7 jabatan dilingkungan Pemkot Lubuklinggau yang menjadi sorotan karena masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt,red). Diantaranya, dinas PU, Kesehatan, Pariwisata, Disperindag, Pasar dan Koperasi, Diknas dan Badan KB. “Biarlah tim yang dibentuk mengerjakan tugasnya lebih dulu. Awal Januari pasti ada pergantian jabatan,” imbuhnya.

Perlu diketahui sebelum pergantian terjadi selama rentang waktu yang ada kinerja kepala SKPD tersebut terus dievaluasi. Jika selama evaluasi SKPD tersebut dinilai tidak berhasil maka dengan sangat terpaksa akan dilakukan pergantian. “ Disamping itu juga kepada semua pihak selama evaluasi bisa memberi masukan kepada Pemkot Lubuklinggau mengenai kinerja SKPD dilingkungan Pemkot Lubuklinggau,”pungkasnya.(ME-07)

Nasrun Madang: “Kader Golkar Fokus Besarkan Partai”


LUBUKLINGGAU-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Propinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Nasrun Madang mengingatkan kepada para kader dan simpatisan partai berlambang pohon beringin untuk membesarkan partai serta sejumlah program kerja 2009-2014 mendatang daripada sekadar pemilihan ketua saja.

“Fokuskan pada program kerja 2009-2014 mendatang dan melakukan evaluasi kerja pada periode sebelumnya. Pelaksanaan musda berakhir seluruh kader tidak ada yang terlibat perselisihan hanya karena perbedaan pilihan,” ujarnya ketika menyampaikan sambutan pada pembukaan Musda DPD Partai Golkar Kota Lubuklinggau di Hotel Abadi, kemarin, Senin (21/12).

Dia pun mengingatkan, supaya seluruh keluarga besar partai berlambang pohon beringin mawas diri terhadap adanya upaya untuk menghancurkan dan pembusukan parti Golkar dari oknum yang tidak bertanggung jawab. “Setidaknya untuk memperkuat kekuatan partai minimal di tiap desa ada 25 orang kader berkualitas. Dan mulai melakukan kaderisasi dan pembinaan kepada remaja mulai dari umur 14-18 tahun untuk memperkuat posisi golkar pada tahun 2014 mendatang,”katanya.

Sementara itu, Walikota Lubuklinggau, H. Riduan Effendi berharap kader dan simpatisan partai golkar agar dapat mencontoh kiprah para kader yang lebih senior dan telah berbuat banyak bagi kemajuan daerah serta dapat berkoordinasi dengan pemerintah Kota Lubuklinggau dalam belbagai agenda pembangunan daerah.(ME-07)

Top Reader

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More