EDISI CETAK

Dapatkan informasi terkini di koran harian Musirawas Ekspres (Mureks), media terbesar dan tersebar di setiap pelosok Musi Rawas. Untuk berlangganan dan Pemasangan Iklan, hubungi (0733) 452552.

BALIHO MURATARA

Baliho selamat datang di Muratara yang terpasang di Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya. Muratara diharapkan terbentuk pada sidang paripurna DPR RI Mei hingga Juni 2013

BELUM MAU TERIMA POLISI

Aksi demo yang diwarnai bentrok masyarakat Muratara dengan pihak kepolisian pada Senin (29/4) malam membuat warga sempat beberapa hari pasca bentrok tidak mau menerima kehadiran polisi

ANCAM TUNTUT PEMERINTAH

Ketua Presidium Muratara Muhammad Ibrahim menegaskan, pihaknya akan menuntut pemerintah jika Muratara tidak dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB). Hal ini ditegaskannya kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani,(10/5).

Musirawas Ekspres Berikan Bantuan Korban Kerusuhan Muratara

Direktur PT Musirawas Media, Solihin didampingi Camat Muara Rupit, Firdaus dan GM Musirawas Ekspres, Panca Riatno serta Pimred Musirawas Ekspres, Endang Kusmadi menyerahkan bantuan ke keluarga Alm Rinto Arianto.


30 September 2008

Harian Umum Musirawas Ekspres Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1429 H Mohon Maaf Lahir dan Bathin

by Redaksi ME

Pemkot Ancam Laporkan Ketua Forum Guru ke Polisi


LUBUKLINGGAU-Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau melalui Sekretaris Daerah, Drs H Akisrofi Ayub SH MSi meminta Forum Guru yang diketuai Agustunizar SPd, meminta maaf kepada Pemkot Lubuklinggau. Pasalnya, Forum Guru telah menuduh Pemkot Lubuklinggau mendepositokan dana tunjangan fungsional guru yang hingga kini belum juga dibayarkan.

"Kita meminta Agus selaku Ketua Forum Guru, meminta maaf kepada Pemkot Lubuklinggau dan mengklarifikasikan ke media cetak, bahwa tuduhannya tidak benar," jelas Akisrofi, kepada Musirawas Ekspres, Jumat (26/9) lalu.

Ditambahkan Akisropi, saat itu didampingi Kepala Dinas Keuangan dan Pengelolan Aset Daerah, Drs Syamsuar Bakri SH MSI, berkenaan dengan masalah ini pihaknya sudah memanggil Agus yang juga tercatat sebagai PNS, dan memberikan penjelasan kondisi dana tunjangan guru yang sebenarnya. "Agus sudah kita berikan penjelasan yang sebenarnya, dan dia sudah mengerti, dan mengaku akan segera mengklarifikasikan ke media cetak," jelas Akisropi.

Tetapi setelah beberapa hari setelah mendapat penjelasan itu, ternyata Agus belum juga mengklarifikasi tuduhannya melalui media massa. Jika Agus tidak segera meminta maaf, maka persoalan ini akan bergulir ke pihak yang berwajib. "Karena sifatnya sudah fitnah, maka Agus selaku Ketua Forum Guru akan kami laporkan ke polisi," ancam Akisropi.

Dijelaskannya, Pemkot bukan tidak mau secepatnya menyelesaikan dana tunjangan itu. Hanya saja tunjangan masuk ke dalam APBD Perubahan 2008, sehingga menunggu pengesahan dari DPRD, lalu menunggu diverifikasi Gubernur Sumsel. Bahkan hasil verifikasi dari gubernur baru diterima Pemkot Lubuklinggau Senin (22/9). Sedangkan untuk melakukan pencairan prosesnya masih panjang, makanya diperkirakan pembayaran tunjangan tersebut setelah Hari Raya Idul Fitri 1429 H. "Karena perkiraan Senin (29/9) baru selesai berkasnya, namun hari itu kita sudah cuti bersama," terangnya.

Dana tunjangan itu menurut Akis, turunnya langsung ke rekening Pemkot Lubuklinggau, namun rekening tersebut bukannya rekening biasa yang ada bunganya, melainkan tanpa bunga. "Perlu diketahui kita mengetahui adanya dana itu September 2007, namun belum cair. Sementara Maret 2008 APBD sudah disahkan, baru kemudian dananya cair," jelasnya.

Dalam aturannya dana yang diterima dari pusat harus dimasukkan dalam APBD. Setelah APBD disahkan, maka dana itu bisa dikeluarkan. Karena tidak sempat masuk ke dalam APBD, maka dimasukkan ke APBD Perubahan tahun 2008. "Sebelumnya dana tunjangan itu sempat bermasalah, karena dananya kurang, maka diklarifikasi ke Jakarta," tandasnya.

Hanya saja hasil klarifikasi dikatakan untuk memberikan tunjangan fungsional guru bisa menggunakan dana yang ada. "Kalau menggunakan dana yang ada rata-rata guru akan menerima dana tunjangan itu kurang lebih Rp 100 ribu, namun setiap orang tidak sama karena ada hitung-hitungannya," jelasnya.

Diketahui sebelumnya Selasa (23/9) sekitar pukul 10.30 WIB sejumlah guru yang tergabung dalam Forum Guru Kota Lubuklinggau menggelar aksi ke Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. Tidak tanggung-tanggung, dalam aksinya para guru yang diketuai Agus Tunizar SPd melaporkan adanya dugaan penyimpangan terhadap rencana pembayaran tunjangan tenaga kependidikan Rp 100 ribu/bulan terhitung sejak 1 Januari 2007 sampai dengan sekarang (September 2008, red).

Sayangnya Agustunizar belum berhasi dikonfirmasi Musirawas Ekspres terkait rencana Pemkot melaporkannya ke pihak yang berwajib.(ME-03)

Terminal Tipe A Masih Terbengkalai

MUSI RAWAS-Terminal Tipe A di Kelurahan Tanah Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau milik Pemkab Mura terkesan makin terbengkalai. Puluhan petak kios dan tempat tunggu penumpang lengang dan sesekali menjadi tempat istirahat hewan ternak. Bangunan serta sarana dan prasarana yang dibangun dengan dana tidak sedikit di Terminal ini mulai rusak tanpa digunakan atau tidak jelas manfaatnya.
 Aktivitas Terminal Tipe A yang didirikan diatas lahan seluas satu hekter lebih hingga 2008 ini belum difungsikan secara maksimal. Akibatnya besarnya anggaran untuk pembangunan Terminal Tipe A dirasakan tidak sebanding dengan pendapatan atau income daerah dari sana.
 Dikatakan demikian karena angkutan desa (Angdes) serta bis antar provinsi tidak lagi singgah ke terminal, hanya dikenakan biaya retribusi kendaraan. Akibatnya berdampak pada aktivitas petak kios di lingkungan terminal yang sama sekali tidak tampak adanya rutinitas sebuah terminal. 
 Salah seorang sopir Angdes jurusan BTS ulu Cecar, Pendi mengatakan, ada baiknya instansi terkait kembali berupaya untuk mengoptimalkan Terminal Tipe A Kabupaten Mura. Sebab tidak optimalnya terminal tipe A mengakibatkan kendaraan yang berasal dari desa lebih memilih mangkal di Terminal Pasar Muara Lubuklinggau dengan luas yang terbatas. 
 “Jika pemerintah dapat mengoptimalkan tempat ini tentu saja ada banyak usaha, kios yang rata-rata kosong akan diisi oleh para pedagang dan gedung-gedung ini juga akan terawat,” tukasnya. (ME04)

Aktivitas Eksplorasi Batubara Tak Merusak Ekosistem


MUSI RAWAS - Terkait akan dilakukannya eksplorasi batubara di Kecamatan Muara Lakitan dan Muara Kelingi, dengan pelaksana PT Sriwijaya Bintang Tiga Indonesia (SBTI), Dinas Kehutanan menilai kegiatan 
tersebut tidak merusak ekosistem yang ada. Hal ini dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Inventarisasi Tata Guna Lahan Kabupaten Musi rawas, Ir Alex Azhari kepada koran ini.
Pernyataan tersebut menurut Alex mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No P 43/Menhut-II/2008 pedoman pinjam pakai kawasan hutan lindung, kegiatan yang berupa eksplorasi batubara dinilai tidak akan merusak ekosistem alam.”Sejauh ini pihak PT SBTI telah meminta izin dengan Pemkab Mura, terlebih lagi kegiatan pencarian titik dimana kandungan batubara telah di izinkan Bupati Musi Rawas, “ ungkap Alex.
Walaupun PT SBTI telah mengantongi izin, katanya pengawasan tetap dilakukan. “Karena kegiatan mereka hanya mencari dimana letak kandungan batubara terpendam,” jelasnya.
Dilanjutkan Alex, lain halnya kegiatan penambangan sudah skala besar kekuatan izin yang diberikan tidak dari pemerintah daerah setempat namun mereka harus memiliki izin dari Departemen Kehutanan. “Sesuai dengan Permenhut yang terbaru 2008 siapapun yang mengadakan kegaiatan eksploitasi salah satunya kegiatan Migas dari pihak PT tertentu diberikan izin jangka panjang, “ tambahnya.
Sesuai dengan aturan, ada beberapa ketentuan hutan yang bisa dipakai untuk beberapa kegiatan eksplorasi baik itu migas ataupun penambangan, salah satunya hutan produksi tetap yang luasnya kurang lebih 301.458 ha.
Untuk di ketahui beberapa kawasan hutan yang telah di tetapkan dalam Permenhut RI dan sesuai dengan tata guna hutan dan kesepakatan di daerah Kabupaten Musirawas luasnya sekitar 631.104 ha terdiri dari hutan konservasi 
251.525 ha, hutan produksi tetap 301.458 ha, hutan produksi terbatas 26.488 ha, hutan lindung 1.842 ha, dan kawasan hutan produksi sesuai dengan pemanfaatan sekitar 50.072 ha.
Sejauh ini yang memakai hutan produksi usaha pemanfaatan hasil hutan keamanan diketahui ada beberapa perusahaan, yakni PT Galtem, PT Dwinap dan PT NPM, yang telah mangantongi izin selama 20 tahun.(ME04)

KPU Belum Terima Laporan


*Soal Balon Legislatif
LUBUKLINGGAU-Hingga saat ini posisi bakal calon (Balon) legislatif yang ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) aman. Pasalnya selama uji publik KPU Kota Lubuklinggau belum menerima laporan secara tertulis dari masyarakat, mengenai kredebilitas caleg yang akan ikut pemilihan umum (Pemilu) 2009 mendatang. 
  Demikian dikatakan Divisi Tehnis, Aspuda Ferdiansie SP kepada Musirawas Ekspres, Senin (29/9) dikediamannya. Menurut Aspuda belum adanya laporan dari masyarakat tersebut dimungkinkan karena waktu uji publik masih lama, sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) legislatif. 
  Perlu diketahui uji publik yang dilakukan KPU Kota Lubuklinggau, untuk meminta tanggapan kepada masyarakat terhadap DCS legislatif yang sudah diumumkan, karena masyarakat mengetahui kredebilitas caleg atau paling tidak masyarakat mengetahui informasi terhadap caleg tadi. 
  Tanggapan yang dimaksud seperti, caleg yang sudah diumumkan apakah terlibat masalah kriminal, ijasah caleg jelas atau tidak. Kalau ditemukan seperti diungkapkan tersebut masyarakat dapat melapor secara tertulis kepada KPU Lubuklinggau. 
  Bagaimana kalau ada laporan? Aspuda mengatakan kalau memang ada laporan dari masyarakat maka KPU Lubuklinggau akan melakukan verifikasi faktual terhadap berkas caleg tadi. Verifikasi dilakukan dengan mengcroscek sejauh mana kebenaran laporan masyarakat tersebut. “Kalau memang benar laporan masyarakat tersebut maka caleg akan dicoret,”tegasnya. 
  Seperti masalah ijasah, kalau KPU Lubuklinggau tidak yakin, dapat dilaksanakan crosscek ke sekolah yang bersangkutan. Apalagi KPU mempunyai dokumen mengenai berkas caleg yang sudah masuk dalam DCS. “Bisa saja karena penipuan caleg dapat berhadapan dengan aparat penegak hukum,”pungkasnya. (ME-02)

Dendam, Warga Trans Mandala Nyaris Tewas Ditikam

MEGANG SAKTI- Warga SP 3 Trans Mandala, Kecamatan Megang Sakti, Senin (29/9) sekitar pukul 16.00 WIB geger. Pasalnya Hambali (39) warga setempat, nyaris tewas dengan luka tusuk dibagian punggung, pinggang kanan dan bahu sebelah kiri. 
  Lantaran ditusuk oleh Orang Tidak Dikenal (OTD). Karena mengeluarkan banyak darah, korban langsung dibawa ke IGD RS dr Sobirin Lubuklinggau untuk mendapatkan pertolongan medis. Dugaan sementara motif penikaman itu karena dendam lama, dan pelakunya lebih dari satu orang.
  Informasi yang berhasil dihimpun Musirawas Ekspres di IGD RS dr Sobirin insiden (Peristiwa red) berdarah itu, kemungkinan terjadi saatr korban berada di SP 3 Trans Mandala, Kecamatan Megang Sakti.
  Kemungkinan saat itu korban bertemu dengan pelaku. Karena sudah ada dendam lama keduanya cekcok mulut. Sehingga baik korban maupun pelaku sama-sama emosi. Maka terjadilah perkelahian antara pelaku dengan korban. 
  Saat perkelahian berlangsung, pelaku yang memakai senjata tajam langsung menusukan sajamnya ke tubuh korban. Melihat OTD tadi menikam korban berusaha mengelak. Walaupun sudah berusaha mengelak, bahu kiri korban terkena tikaman sajam tadi. Melihat korban terluka, pelaku langsung menusukan senjatanya ke tubuh korban secara bertubi-tubi. 
 Alhasil punggung dan pinggang kanan korban mengeluarkan darah segar akibat terkena sabetan sajam pelaku. Warga yang melihat kejadian itu segera memberi pertolongan dengan membawa korban ke IGD RS dr Sobirin Musi Rawas untuk mendapatkan pertolongan medis. 
  Kapolres Musi Rawas AKBP Heri Nixon Sik melalui Kapolsek Megang Sakti, AKP Mahdi Denpat SH, membenarkan ada perkelahian di SP 3 Trans Mandala, Kecamatan Megang Sakti. Untuk sementara motif perkelahian itu dendam. “Sementara pelakunya sampai saat ini masih terus diburu jajaran Polsek Megang Sakti,”jelasnya. (ME-02/CW-03)  

29 September 2008

Pososi Jhony Kenyong Makin Sulit


*DPD Golkar Mantapkan Lilian Nomor 1
LUBUKLINGGAU-Posisi Jhony Kenyong, Sekretaris Partai Golkar pada daftar Caleg Golkar di Dapil (daerah pemilihan) II makin sulit. Upayanya memperjuangkan Nomor satu satu di Dapil II yang diambil alih Lilian Mardalena kian berat. Sebab KPU Kota Lubuklinggau tetap mengacu kepada nomor urut yang diajukan DPD Partai Golkar Lubuklinggau dimana Lilian Mardalena menempati nomor urut satu sedangkan dirinya nomor urut dua, hasil klarifikasi dengan Sekretaris DPD Golkar Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Amin Rozak. 
  Namun demikian persoalan tidak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya Jhony Kenyong akan terus berupaya menemui Ketua DPD Golkar Provinsi Sumsel, Ir H Alex Noerdin, SH untuk meminta kepastian terkait penetapan nomor urut Caleg Golkar di Kota Lubuklinggau. Ini dilakukan sebab menurut Jhony, hasil musyawaran di DPD Golkar Linggau ditetapkan dirinya menduduki nomor urut satu di Dapil II. 
 Devisi Tehnis KPU Lubuklinggau, Aspuda Ferdiansie SP kepada Musirawas Ekspres Minggu (28/9) mengatakan berdasarkan hasil klarifikasi KPU dengan Sekretaris DPD Golkar Sumsel, Amin Rozak, DPD Golkar Sumsel tetap membenarkan bahwa Lilian Mardalena berada di nomor urut I dan Jhony Kenyong nomor urut II, untuk Dapil II. "DPD Golkar Sumsel membenarkan nomor urut tetap sesuai dengan susunan DPD Golkar Kota Lubuklinggau," kata Aspuda. 
 Perlu diketahui kedatangan anggota KPU Linggau menemui Sekretaris DPD Golkar Sumsel sifatnya klarifikasi. Karena sudah ada persetujuan maka KPU Linggau tetap berpatokan dengan keputusan Sekretaris DPD Golkar Sumsel tersebut. 
 Pastinya, persetujuan sudah ada, selanjutnya KPU Linggau tinggal meminta perubahan Berita Acara (BA) pengajuan bakal calon (Balon) legislatif dari DPD Golkar Lubuklinggau yang disampaikan ke KPU Lubuklinggau. Perubahan BA tersebut harus ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Lubuklinggau yang tidak lain Jhony Kenyong. "BA harus ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Linggau," tegasnya.
 Mengenai klarifikasi yang tidak langsung dilakukan terhadap Ketua DPD Golkar Sumsel, Ir H Alex Noerdin, Aspuda mengatakan karena yang bersangkutan sedang berobat ke Singapura. Makanya klarifikasi dilakukan dengan Sekretaris DPD Golkar Sumsel. 
 Terpisah Sekretaris DPD Golkar Linggau, Jhony Kenyong, mengatakan kendati sudah ada keputusan dari Sekretaris DPD Golkar Sumsel, ia tetap akan menghadap Ketua DPD Golkar Sumsel, Ir H Alex Noerdin. Diakuinya Ketua DPD Golkar Sumsel yang berobat ke Singapura akan segera pulang. Direncanakan, Minggu (28/9) malam dirinya akan bertemu dengan Ketua DPD Golkar Sumsel.  
 “Kalau memang sekretaris DPD Golkar Sumsel, mengatakan seperti itu, berarti BA-nya harus dirubah. Perubahan BA itu harus ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Kota Lubuklinggau. Tidak bisa BA-nya ditanda tangani Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris DPD Golkar Lubuklinggau. Atau salah satu pimpinan Golkar seperti Ketua DPD Golkar Lubuklinggau yang menandatangani tidak bisa," terangnya. 
  Makanya untuk memastikan apakah sesuai dengan kata Sekretaris DPD Golkar Sumsel, ia langsung akan konvirmasi dengan Ketua DPD Golkar Sumsel. Upaya itu tidak lain untuk mencari kebenaran mengenai nomor urut yang dirubah tanpa adanya musyawarah pengurus Golkar Kota Lubuklinggau. 
 Sebagaimana diketahui KPU Lubuklinggau terpaksa menunda penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Partai Golkar Kota Lubuklinggau. Pemicunya terjadi kekisruhan di tubuh pengurus partai berlambangkan pohon beringin ini terkait penetapan nomor urut Caleg. Pastinya antara Ketua Partai Golkar Linggau, Mahmud SH dengan Sekretaris, Jhoni Kenyong belum ada kesepakatan masalah nomor urut di Dapil II. 
 Kekisruhan ini mencuat akibat Sekretaris Golkar yang sebelumnya mendapatkan nomor urut 1 ternyata digeser menjadi nomor urut 2 digantikan Dra Lilian Mardalena, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Lubuklinggau. Akibatnya KPU Linggau harus meminta penjelasan dari DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menyelesaikan permasalahan itu. (ME-02)

Miras Bisa Hilangkan Satu Generasi


MUSI RAWAS - Maraknya peredaran Miras di Kabupaten Musi Rawas (Mura) diakui Bupati sangat sulit untuk dicegah. Butuh dukungan banyak pihak untuk mencegah hal tersebut, terutama unsur Muspida, Muspika dan jajaran terkait di desa. Dukungan unsur masyarakat juga sangat dibutuhkan. Ini bertujuan agar akhlak generasi bangsa tidak dipengaruhi oleh Miras sehingga membuat kemunduran moral. 
 “Saya khawatir jika kondisi ini terus terjadi Mura akan kehilangan satu generasi untuk meneruskan perjuangan pembangunan di Mura ini,” ujar Bupati Mura Ridwan Mukti. Bupati menilai saat ini sudah terlihat penurunan akhlak di kalangan generasi muda, anak-anak sekolah tidak lagi menghormati gurunya, sama sekali tidak mendengarkan nasehat baik yang diberikan, semua ini disebabkan turunnya nilai moral dan kondisi ini sangat menghawatirkan.
 Menanggapi hal ini Suhari S.Pt, anggota Fraksi Persatuan Penegak Keadilan Demokrat (PPKD) dari PKS mengungkapkan dirinya mendukung apa yang menjadi komitmen Bupati Mura untuk memberantas peredaraan Miras di Mura khususnya di pedesaan.
“Saat ini Miras yang beredar di pedesaan sangat marak, kondisi ini menghawatirkan karena akan merusak mental dan prilaku masyarakat,” ujar Suhari.
 Suhari melanjutkan saat ini menurutnya masyarakat enggan mendengar ceramah agama karena lebih memilih mendengarkan House music. Lebih parah lagi para penikmat musik ini juga menikmati Miras dan Narkoba. 
 “Saya juga mendukung gagasan bupati untuk mendesak kepolisian Mura untuk memberantas Miras dan Narkoba, dan jika keduanya masih juga marak di Mura saya menghimbau kepada Bupati untuk melaporkannya kepada Kapolri,” tandas Suhari.
Tindakan cepat perlu dilakukan pemerintah sebab menurutnya lagi jika telambat maka Mura akan kehilangan satu generasi penerus. Tidak hanya itu kebobrokan juga akan terjadi di semua lini masyarakat yang akan berdampak kepada percepatan pembangunan di Mura. (ME-04)

Pemkab Mura Mendapat Bantuan Sapi Perah FH


*Suwarno : Berternak Sapi Perah Menjanjikan 
MUSIRAWAS - Pemerintah pusat belum lama ini memberikan bantuan sapi sebagai bentuk perhatian terhadap sektor peternakan khususnya sapi di Kabupaten Mura. Pastinya Kabupaten Mura telah menerima bantuan beberapa ekor sapi perah setelah sebelumnya mendapatkan bantuan sapi potong. Melalui Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) yakni bantuan dari KSO (kerjasama operasional) berupa delapan ekor sapi perah jenis Frisien Holstein (FH) murni dari Batu Raden. 
  “Delapan ekor sapi hasil bantuan ini telah berkembang atau beranak tiga ekor, sapi perah bantuan itu, empat ekor berada di Desa Mataram dan empatnya di Simpang Periuk. Susu laktasi yang dihasilkan dari delapan sapi mencapai 11 liter/ekor setiap harinya,” Jelas Kepala Disnakan Mura, Ir Heriyanto melalui Kasi Produksi Dinas Peternakan dan Perikanan, FX Suwarno kepada Musirawas Ekspres.
 Dilanjutkan Suwarso, pemeliharaan sapi perah jenis ini terbilang gampang meskipun kemungkinan buruk dapat dihadapi setiap saat. Yang jelas kata Suwarna dengan kerja keras dipastikan akan menghasilkan. Ditambahkan Suwarno, pemeliharaan sapi perah cukup mudah dengan diberi pakan konsentrat berupa campuran dedak, ampas tahu, onggok dan mineral serta hijauan yang berasal dari Rumput Budidaya yaitu Rumput Gajah dan Rumput liar.
 “Hanya saja memang ada kendala dari memelihara sapi perah ini, yakni pada lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi sapi perah dimana bisa berproduksi optimal pada suhu sekitar 25 derajat celcius hingga 28 derajat celcius, sedangkan di daerah kita suhunya bisa lebih 30 derajat celcius. Sementara bahan pakan konsentrat ampas tahu di pasaran terbatas dan harus berbagi dengan peternak babi serta onggok dan bungkil kelapa yang mesti dibeli dari luar daerah,” kata Suwarno.
 Hanya saja menurutnya kendala tingginya suhu lingkungan yang tidak sesuai dengan sapi perah jenis Frisien Holstein bisa diatasi dengan penggunaan kandang jenis terbuka. Selain itu di sekitar kandang ditanami pohon yang rindang sehingga bisa menghasilkan udara yang sejuk. Kandang menghadap arah matahari terbit yang berguna untuk membunuh kuman penyebab penyakit pada saat sinar matahari menyinari kandang. “Selain itu sapi juga mesti dimandikan dua kali sehari dan pemberian air secara ad libitum atau secara terus menerus,” terang Suwarno.
 Pastinya, dari semua ini dapat disimpulkan prospek ke depan untuk pemeliharaan sapi perah ini sangat cerah. Karena selain dagingnya bisa dijual sapi perah betina juga menghasilkan susu yang kuantitasnya banyak pada saat laktasi. “Permintaan susu dari masyarakat di sekitar peternakan sangat tinggi bahkan kadang kurang untuk perharinya. Belum lagi untuk permintaan di luar sekitar peternakan. Hasil dari susu tersebut bisa dibuat menjadi susu pasteurisasi yang diberi flavour strowberi, melon dan coklat,” pungkasnya. (ME04)

Listrik 600 Rumah di SS Padam

*Alat Elektronika dan Lampu Rusak
LUBUKLINGGAU–Sekitar 600 rumah di Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, sejak Sabtu (27/9) sekitar pukul 19.00 WIB hingga Minggu (28/9) sekitar pukul 14.00 WIB tidak bisa menikmati aliran listrik. Selain itu banyak warga menderita kerugian lantaran televisi rusak serta lampu mereka meledak, akibat naik turunnya tegangan listrik.
 Informasi yang diterima Musirawas Ekspres, awalnya adanya pemadaman listrik oleh pihak PLN. Namun tidak lama selanjutnya listrik kembali menyala, saat itulah tegangan turun naik hingga banyak alat elektronik dan lampu rusak. “Banyak televisi yang jebol, juga kipas angin, dan alat elektronik lainnya,” jelas salah seorang warga Rendi.
 Ditambahkannya warga sudah memberitahukan hal ini kepada PT PLN, namun karena adanya permasalahan teknis, PLN tidak langsung membehani permasalahan itu. “Yang jelas kami perkirakan sekitar 600 rumah yang rela dipadamkan arus listriknya,” jelasnya.
 Terpisah Manejer PT PLN Ranting Lubuklinggau Eddy Juarsah SE, saat dikonfirmasi Musirawas Ekspres Sabtu (27/9) malam, membenarkan adanya gangguan arus listrik di Jawa Kanan SS. Namun peramasalahannya jalur tegangan rendah yang rusak sangat dekat dengan jalur tegangan tinggi. 
 “Kita tidak mau gegabah, karena perhitungannya sangat tinggi sekali. Kalau kita perbaiki, maka separoh kota Lubuklinggau akan padam. Sedangkan bila kita paksakan, untuk memperbaiki pada malam hari bukan tidak mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya petugas kami yang kesetrum,” terang Eddy. 
 Hal-hal inilah yang membuat pihak PT PLN mengambil inisiatif untuk memperbaiki jaringan listrik tersebut pada pagi hari. “Kita juga sudah memberikan peringatan dan pengumuman kepada warga untuk sementara (satu malam, red) tidak menghidupkan peralatan elektronika. Karena berpotensi mengalami kerusakan bila dihidupkan. Dan ini juga sudah kita sosialisasikan kepada warga, yang kebetulan beberapa warga di daerah Jawa Kanan SS, adalah petugas PT PLN,” terang Eddy. 
 Mengenai kerusakan yang terjadi pada peralatan eletronik warga, dijelaskan Eddy hal tersebut bukannya kesalahan yang disengaa melainkan kesalahan yang tidak disengaja.(ME-03) 

Pasal Motor Pengurus Parpol Nyaris Tewas Dibacok


BTS UlU-Diduga masalah sepeda motor, Bendahara PPRN Parjo (40) warga Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan BTS Ulu, nyaris tewas dengan luka bacok dibagian perut sebelah kiri. Lantaran sabet pakai golok oleh Harbawi (23) warga yang sama. 
Karena mengeluarkan banyak darah, korban langsung dibawa ke IGD RS dr Sobirin Musi Rawas untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara pelaku berhasil ditangkap aparat Polsek BTS Ulu berikut barang bukti sebilah golok dan baju, saat akan melarikan diri. Peristiwa berdarah itu terjadi Minggu (28/9) sekitar pukul 10.30 WIB di rumah pelaku Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan BTS Ulu. 
 Kepada Musirawas Ekspres, korban (Parjo red) mengatakan insiden berdarah itu terjadi bermula dari pelaku bersama istrinya Iin meminjam sepeda motor Honda Supra Fit kepada korban. 
Setelah dua hari tidak dikembalikan, akhirnya korban berniat mengambil sepeda motor itu karena didalam jok motor ada uang Rp 1 juta, HP, Charger dan beberapa surat penting lainnya.
Setelah diambil sepeda motor itu, korban langsung mengecek didalam jok sepeda motor. Ternyata uang, Hand Phone dan surat penting lainnya sudah tidak ada. 
Kemudian Iin istri pelaku memanggil korban kerumah. Sesampai dirumah pelaku korban meminta supaya uang, HP dan surat-surat penting dikembalikan. Walaupun sudah diminta baik-baik pelaku tetap berkilah tidak mengambil barang dan uang yang ada dibawah jok sepeda motor korban.  
Karena pelaku tidak mengakui, akhirnya korban berniat pulang, tetapi baru saja ingin melangkah dari pintu rumah, pelaku langsung membacok korban. Mendapat serangan mendadak itu korban tidak bisa mengelak, alhasil bagian perut kiri korban mengeluarkan darah segar. 
Karena rumah mereka berdekatan akhirnya korban pulang dan oleh keluarganya serta warga langsung dilarikan ke IGD Rs Dr Sobirin Musi Rawas untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu melihat korban terluka parah pelaku langsung melarikan diri. Tapi belumlah niat itu kesampaian, pelaku berhasil dibekuk aparat Polsek BTS Ulu. 
Kapolres Musi Rawas, AKBP Heri Nixon, Sik melalui Kapolsek BTS Ulu, Iptu Desli Darsah, S.Sos membenarkan bahwa Parjo telah dibacok oleh Harbawi. Dan saat ini pelaku pembacokan sudah diamankan di Polsek BTS Ulu berikut barang bukti sebilah golok dan baju, saat akan melarikan diri. Dugaan sementara motif pembacokan itu masalah hutang piutang. "Pelaku sudah diamankan di tahanan Polsek BTS Ulu,"jelas Desli. (CW-03/ME-02) 

27 September 2008

Pasal Nomor Urut, Pengurus Golkar Linggau Kisruh

*Posisi Jhoni Kenyong Digeser Lilian 
LUBUKLINGGAU-KPU Lubuklinggau terpaksa menunda penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Lubuklinggau. Pemicunya terjadi kekisruhan di tubuh pengurus partai berlambangkan pohon beringi ini terkait penetapan nomor urut Caleg. Pastinya antara Ketua Partai Golkar Linggau, Mahmud SH dengan Sekretaris, Jhoni Kenyong belum ada kesepakatan masalah nomor urut di Daerah Pemilihan (Dapil) II. 
 Kekisruhan ini mencuat akibat Sekretaris Golkar yang sebelumnya mendapatkan nomor urut 1 ternyata digeser menjadi nomor urut 2 digantikan Dra Lilian Mardalena, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Lubuklinggau. Akibatnya KPU Linggau harus meminta penjelasan dari DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menyelesaikan permasalahan itu.  
 Informasi yang berhasil dihimpun Musirawas Ekspres di lapangan kekrisuhan pengurus ini menyebabkan pleno KPU Linggau dengan agenda penetapan DCS peserta Pemilu 2009 tertunda. Tidak hanya itu mencuat isu kalau kekisruhan juga berunjung pada terjadinya perdebatan antara Partai Golkar dengan KPU Linggau.
 Ketua KPU Linggau, H Santoso melalui Divisi Tehnis, Aspuda Ferdiansie SP kepada Musirawas Ekspres, Jumat (26/9) membantah kalau keributan terjadi antara KPU Linggau dengan pengurus DPD Golkar Linggau. Sebab KPU Linggau menurutnya tidak mempunyai kepentingan khusus terkait penetapan nomor urut Calg dari seluruh partai politik (Parpol) sehingga jelas mereka tidak ikut campur sedikit pun.
"Untuk apa ribut sebab KPU Linggau tidak ada kepentingan masalah penetapan DCS,"tegasnya. 
 Diakuinya, yang sebenarnya terjadi yakni adanya keributan antara Ketua DPD Partai Golkar Linggau dengan Sekretaris mempermasalahkan nomor urut di Dapil II. Karena permasalahan intern pengurus Golkar tersebut, maka KPU Linggau menunda penetapan DCS legislatif dari partai Golkar. "Penundaan terjadi karena antara Ketua DPD dengan Sekretaris Golkar tidak klop (cocok, red) masalah nomor urut," jelasnya.  
 Dikatakan Aspuda berdasarkan informasi yang didapat seharusnya untuk Dapil II, Jhony Kenyong menduduki nomor urut 1, tapi saat akan pleno DCS diketahui Jhony Kenyong tidak lagi nomor satu melainkan sudah berada di nomor 2. Sementara nomor satu namanya sudah digantikan oleh Dra Lilian Mardalena. 
 Karena KPU Linggau tidak mau terlalu jauh masuk dalam intern partai Golkar, maka mereka mempersilahkan pengurus Golkar menyelesaikannya terlebih dahulu. Dan akibat penyelesaian di tingkat Kota Lubuklinggau tidak selesai, permasalahan ini dibawa KPU Linggau ke DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel. Bahkan anggota KPU Linggau berangkat langsung ke Palembang untuk meminta klarifikasi yang mana yang benar terkait penetapan nomor urut. " Jangan sampai KPU disalahkan oleh Parpol tadi saat menetapkan DCS atau bahkan DCT,” tuturnya.
  Menyinggung masalah pleno sempat tertunda karena kekisruhan itu, Aspuda membantahnya. Menurut Aspuda, tertundanya pleno penetapan DCS tersebut lebih dikarenakan saat bersamaan sudah memasuki shalat Jum’at. 
 Dalam kesempatan itu juga Aspuda mengatakan berdasarkan hasil pleno, KPU menetapkan 586 Daftar Calon Sementara (DCS) dari 620 bakal calon (Balon) legislatif yang akan mengikuti pemilihan umum (Pemilu) tahun 2009. Sementara sisanya tidak dimasukan dalam DCS, dengan alasan ada yang belum cukup umur, mengundurkan diri dan berkas persyaratan utama tidak lengkap. Persyaratan utama tidak lengkap meliputi SKCK, ijasah tidak di legalisir dan KIR dokter tidak ada. 
 Setelah pleno, DCS legislatif tahun 2009 akan diumumkan hari ini, Sabtu (27/9). Menyinggung masalah yang tidak masuk DCS, Aspuda mengatakan bahwa bakan Caleg yang persyaratannya kurang sudah diberitahu ke pimpinan Parpol masing-masing. “Bahkan pimpinan Parpol memberi paraf setuju bakal Caleg tersebut tidak ditetapkan dalam DCS,” tegasnya. 
 Terpisah Sekretaris Golkar Linggau, Jhony Kenyong, ketika dimintai tanggapan mengenai kekrisuhan nomor urut mengatakan belum bisa memberi keterangan. "Saya belum bisa komentar karena masih di Palembang. Tunggu sampai saya ke Linggau baru akan memberi keterangan secara detil,” kelitnya. (ME-02

CPNSD Formasi 2008 Jalur Honorer Berguguran

*Akibat Nama Ganda dan Telah Dipecat 
MUSI RAWAS-Kelulusan CPNSD formasi 2008 jalur honorer Pemkab Mura kemungkinan mengalami perubahan. Pasalnya ada beberapa CPNSD yang dinyatakan gugur sehingga akan diajukan penggantinya. 
 Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mura, Kahfi S.Sos mengungkapkan hal itu. Hanya saja berapa nama yang dicoret dan diajukan penggantinya Kahfi belum bisa memastikannya. “Sebab sejauh ini kita masih mendata dan mempelajarinya secara seksama. Hanya saja memang ada nama-nama CPNSD yang dinyatakan gugur,” jelas Kahfi.
 Penyebabnya tidak lain karena setelah diteliti nama-nama honorer lulus seleksi CPNSD 2008 oleh BKN ternyata ada yang tidak memenuhi persyaratan. “Diantaranya setelah diperiksa ada yang sudah lulus menjadi PNS pada formasi sebelumnya. Selain itu ada meninggal dunia dan ada pula tidak lagi berstatus sebagai honorer karena sudah dipecat akibat melakukan pelanggaran,” ungkap Kahfi. 
 Nah sejauh ini pihaknya masih menginventarisir nama-nama tersebut untuk kemudian dimantapkan ada berapa orang. Sebab setelah didapatkan jumlah pastinya BKPP Mura akan cepat mengjukan penggantinya kepada BKN. “Jika kita tidak mengajukan penggantinya tentu merugi sebab formasi CPNSD dari jalur honorer akan berkurang, makanya akan cepat kita perjuangkan dan melihat pengalaman biasanya bisa,” paparnya.
 Untuk penggantinya semua diserahkan kepada BKN untuk menetapkan dan biasanya sesuai dengan nomor urut dan beberapa kriteria lainnya khususnya bagi nama honorer yang ada dalam database. Karena saat ini masih pemeriksaan, maka berkas CPNSD formasi 2008 ini sendiri lanjutnya belum bisa disampaikan ke BKN guna mendukung proses penerbitan NIP (Nomor Induk Pegawai). “Semuanya akan kita pastikan dulu, jika memang sudah final dan semua berkas sudah lengkap akan cepat kita sampaikan ke BKN,” janjinya. 
 Selanjutnya mengenai informasi seleksi penerimaan CPNSD formasi untuj jalur umum menurut Kahfi pihaknya belum mendapatkan kepastian. “Untuk mengetahuinya baru akan dilaksanakan rapat di BKN Regional VII di Palembang pada 9 hingga 10 Oktober 2008. Dalam rapat ini kemungkinan semuanya akan makin jelas,” ungkap Kahfi. Hanya saja untuk tes penerimaan CPNSD jalur ini akan dilaksanakan secara serentak untuk wilayah Sumsel. Dan seperti tahun sebelumnya teknisnya akan dilaksanakan Baliteks Unsri khususnya pembuatan soal dan pengkoreksian lembaran jawaban komputer. “Jadi kita tunggu saja, setelah rapat di BKN Regional VII Palembang kapan penerimaan CPNS jalur umum kemungkinan diketahui,” tukasnya. (ME-01)

Rp 80 Juta untuk Pembangunan Kawasan Agropolitan

*Dalam APBD 2008
MUSI RAWAS – Pembangunan infrastruktur di pusat Pemerintahan Pemkab Mura serta kawasan Agropolitan Center di Kecamatan Muara Beliti tahun ini intensitasnya makin tinggi. Hal ini didukung dengan anggaran yang memadai yakni total Rp 80 milyar dari APBD Mura 2008.
 “Pembangunan infrasruktur di pusat pemerintahan dan kawasan Agropolitan Center di Kecamatan Muara Beliti sudah dimulai. Total keseluruhan sekitar Rp 80 milyar,” kata Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Ir H Aidil Rusman MM melalui Kabid Program, Ristanto ST kepada Musirawas Ekspres. Dikatakan Ristanto, khusus pembangunan gedung kantor di pusat pemerintahan pada 2008 ini terdiri dari sembilan SKPD meliputi, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan dan Energi, BPMD, Dinas Sosial, Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Catatan Sipil, serta Dinas Perhubungan dan Kehutanan.
 “2008 ini, pembangunan sembilan SKPD sudah dimulai, sesuai isi kontrak, pembangunan gedung terhadap pihak rekanan berakhir Desember 2008,” jelasnya.
Selanjutnya, mengenai gedung SKPD yang sedang dibangun tersebut rencananya akan difungsikan pada 2009 kedepan secara bertahap. “Kita Usahakan 2009 semua SKPD sudah bisa pindah ke Muara Beliti,” katanya.
 Mengenai kelistikan di kawasan pemerintahan tersebut, kata Ristanto pihaknya terus berkoordinasi dengan PT PLN. “Pemasokan listrik kita akan berkoordinasi dengn PT PLN,” katanya. 
 Selain pembangunan kantor, infrastruktur penunjang kawasan ibukota Kabupaten Mura pada 2008 ini mulai dikerjakan, yakni pembangunan alun-alun tahap I meliputi sarana dan prasarana Driving golf dan Tracking. “Juga dilakukan pembangunan simpang tiga Muara Beliti,” tukasnya.
 Dilanjutkan Ristanto, pembangunan penyelesaian terhadap 50 pintu Ruko di kawasan Agropolitan juga akan dilakukan, serta pembunganan terminal agropolitan di sekitar ruko. “Selian Agropolitan Center, pembangunan di lima Agropolitasn Distrik juga dilaksanakan,” katanya dan menambahkan pembangunan Drainase di kawasan kantor juga dilaksanakan. 
 Kata Ristanto mengenai pembangunan Masjid Agung tahap II di Simpang Empat Bundaran dilaksanakan dengan serapan APBD Rp 50 Milyar. “Mengenai total keseluruhan pembangunan PU CK untuk 2008 di pusat pemerintahan dan agropolitan centyer dan lima distrik menelan anggaran Rp 80 milyar,” terangnya.
 Ristanto menambahkan, total APBD tersebut terdapat anggaran pembangunan sarana air minum di Muara Beliti. “Juga dibangun sarana air minum di pedesaan (IKK) dengan menggunakan dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Mura di tiga desa yakni Desa Napal Melintang, Batu Gane, dan Suka Cinta,” tukasnya.(ME04)

Di Dalam Kota Kendaraan Merayap

*Tiga Titik Jalan Ditutup 
LUBUKLINGGAU-Memasuki H-5 hari raya Idul Fitri 1429 H atau Jumat (26/9), arus kendaraan di dalam Kota Lubuklinggau semakin padat, bahkan kendaraan yang melintas tidak bisa terus melaju, melainkan harus beberapa kali terhenti akibat kemacetan yang terjadi di beberapa titik.
  Bahkan untuk mengantisipasi agar kemacetan tidak semakin menjadi, pihak Polres Lubuklinggau dan Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau terpaksa menutup persimpangan dan tempat memutar haluan. Titik-titik yang ditutup adalah depan Terminal Muara (Atas, red), Simpang Ridan dan depan Kantor Pos.
  Karena ada beberapa titik yang ditutup, maka kendaraan dari Terminal Muara khusus yang hendak menuju ke Taba Pingin, harus menyusuri Jl Garuda terlebih dahulu. Karena tidak bisa masuk ke Jl Sudirman sebab Simpang Ridan ditutup, juga tidak bisa memutar di depan Kantor Pos, maka kendaran memutar di Lapangan Merdeka.
  Hanya saja hal ini justru menyebabkan kemacetan di daerah Lapangan Merdeka. Apalagi angkot jurusan Megang dan Simpang Periuk yang biasanya langsung masuk ke Jl Sudirman juga harus memutar di Lapangan Merdeka. 
  Sementara itu pantauan Musirawas Ekspres, kemacetan di Jl Sudirman sudah sangat parah, bahkan kendaraan sepertinya tidak bisa bergerak lagi. Sebaliknya di Jl Yos Sudarso, Jl Garuda dan Jl Kalimantan kendati padat namun kendaraan merayap.
  Kepadatan kendaraan ini, sudah mulai terjadi sejak pukul 06.30 WIB, semakin siang kendaraan semakin padat, apalagi angkutan desa (angdes) asal Musirawas dan Curup, serta Empat Lawang cukup banyak yang masuk ke Lubuklinggau, karena kebutuhan belanja. Sampai dengan pukul 16.00 WIB kepadatan kendaran masih terlihat, hanya saja simpang Ridan sudah dibuka, begitu juga di depan Kantor Pos
  “Sengaja jalur menuju pasar Inpres kita tutup untuk menghindari adanya penumpukan kendaraan di jalur utama,” ujar Kapolres Kota Lubuklinggau AKBP H Yohannes Soeharmanto SH S.Ik melalui Wakapolres Kompol Sonny MBA S.Ik, Jumat (26/09). 
  Penutupan akses jalur tersebut akan terus dilakukan melihat kondisi kendaraan yang melintas. “Itu merupakan salah satu upaya kita untuk mengurangi kemacetan karena adanya kemacetan kendaraan di Simpang Ridan, dan sifatnya kondisional melihat situasi dilapangan,” ungkap Sony. 
  Sebelumnya, Kasat Lantas Lubuklinggau Iptu Jony Eka Putra mengatakan peningkatan arus kendaraan di wilayah Kota Lubuklinggau mencapai angka sekitar 50 persen. Kenaikan kendaraan diprediksi terus bertambah mendekati lebaran.(ME-03)

Top Reader

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More